Tandaseru– Harga komoditas cabai di Kota Tidore Kepulauan mengalami lonjakan signifikan akibat musim kemarau panjang yang memicu krisis pasokan.
Cabai rawit kini menyentuh harga Rp150.000 per kilogram, sementara cabai keriting naik hingga Rp120.000 per kilogram.
Informasi tersebut disampaikan oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Taher Husain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri RI secara daring di Ruang Rapat Sekda, Senin (21/9/2026).
Taher menjelaskan bahwa lonjakan harga ini terjadi merata di Maluku Utara, dengan kenaikan tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Utara (Halut).
”Di atas rata-rata, ada empat kabupaten/kota. Yang paling tinggi adalah Haltim sama Halut, kaitannya dengan langkah-langkah yang diantisipasi memang kita tidak bisa hindari karena ini musim kemarau yang panjang, tentu untuk petani cabai maka sedikit terkendala karena terbatasnya suplai air,” jelasnya.
Terbatasnya produksi lokal membuat pasokan tidak lagi mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat. Dampak krisis ini memperparah kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting.
”Sementara untuk komoditas yang lain seperti ikan dan ayam untuk sementara masih bisa terkendali, namun berpotensi juga naik,” tambahnya.
Daerah yang selama ini menjadi pemasok utama bagi Kota Tidore, seperti Haltim dan Halut, turut mengalami krisis pasokan. Bahkan, daerah pemasok terdekat seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara terpaksa menghentikan suplai karena tingkat inflasi harga cabai di kedua provinsi tersebut telah mencatatkan kenaikan tertinggi secara nasional.
”Sepuluh besar itu nominasinya dua provinsi itu, Gorontalo dan Sulawesi Utara di atas. Sudah masuk dua digit, dia sudah diatas sepuluh. Itu memang secara nasional baru terjadi di sekitar tiga bulan terakhir,” ungkapnya.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan skema intervensi pasar dengan mendatangkan pasokan dari wilayah lain, seperti Makassar atau Pulau Jawa.
”Langkah yang kita diskusikan akan kita lakukan intervensi menyangkut dengan suplai dari luar. apakah dari Makassar atau dari Jawa karena itu tentu juga butuh konsekuensi pendanaan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan operasi pasar murah dan penyaluran cadangan pangan daerah, Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop dan UKM. Mengingat alokasi anggaran tahun 2026 berada di dinas tersebut, pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini terbatas.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.