Tandaseru – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara mengingatkan masyarakat untuk menjaga kelancaran pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) seiring realisasi penyalurannya yang mencapai Rp634,66 miliar kepada 8.479 debitur hingga Triwulan III 2026. Imbauan ini disampaikan agar debitur tetap memiliki rekam jejak pembiayaan yang sehat dan tidak terjebak kredit bermasalah.

Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, meminta para penerima fasilitas KUR memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat yang telah memiliki catatan kredit buruk agar segera melunasi kewajibannya.

“Jadi, tolong kami sampaikan untuk dijaga kualitas kreditnya. Kalau sudah terlanjur masuk kredit buruk, bagaimana? Ya, bayar dan lunasi. Nanti dua tahun kemudian datanya akan hilang, tidak tercatat kredit buruk,” kata Adi.

Adi menegaskan, kualitas kredit sangat menentukan peluang masyarakat untuk mengakses layanan pembiayaan lanjutan dari lembaga jasa keuangan. Karena itu, disiplin membayar cicilan menjadi kunci agar akses permodalan usaha tetap terbuka.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang diolah dan dipaparkan OJK Maluku Utara, penyaluran KUR hingga September 2026 paling banyak terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp303,47 miliar.

Rincian Skema dan Sebaran Wilayah

Berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro mencatatkan nilai penyaluran terbesar sebesar Rp312,93 miliar, diikuti KUR Kecil sebesar Rp247,07 miliar. Skema lainnya meliputi KUR Supermikro sebesar Rp44,47 miliar, KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp28,73 miliar, serta KUR Supermi sebesar Rp1,47 miliar.

Sementara itu, dari sisi sebaran wilayah, Kota Ternate menempati posisi tertinggi dalam penyerapan KUR dengan nilai Rp163,48 miliar. Berikutnya adalah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp121,09 miliar dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp102,95 miliar.

OJK menekankan, tingginya penyaluran dana KUR mencerminkan perannya dalam menggerakkan pembiayaan usaha masyarakat di Maluku Utara. Namun, peningkatan akses pembiayaan tersebut perlu diikuti kesadaran debitur menjaga ketertiban pembayaran agar tidak memicu masalah kredit di kemudian hari, sehingga masyarakat tidak hanya memanfaatkan KUR untuk mengembangkan usaha, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kualitas pembiayaannya.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter