Fraksi PKS Morotai Sebut Mutasi dan Penonaktifan 11 Kades Adalah Langkah Tepat

Tandaseru — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan sikap berseberangan dengan Fraksi Gerindra dan Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) menyikapi penonaktifan sementara 11 kepala desa. Ke-11 kades itu dinonaktifkan atas dugaan adanya temuan Dana Desa.

Sikap Fraksi PKS itu disampaikan dalam paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ bupati tahun 2024, Rabu (4/6/2025). Fraksi PKS menilai dua fraksi lainnya tidak paham soal mutasi dan penonaktifan belasan kepala desa yang sudah dilakukan sesuai undang-undang berlaku.

Sebelumnya, Jubir Fraksi KNN Johor Boleu menyentil soal mutasi yang dilakukan Pemda Morotai.

“Saya dari Partai Hanura meminta tolong hentikan soal mutasi di sejumlah dinas, karena menurut pengkajian kami mutasi yang dilakukan saat ini tidak berdasar pada undang-undang, sehingga tidak sehat dalam kebijakan Pemda Morotai,” ujar Johor.

Pernyataan itu dibantah keras anggota Fraksi PKS Darmin Wairo dalam forum paripurna. Menurutnya, pernyataan Fraksi KNN sangat tidak substansif dan gagal paham.

“Terkait dengan apa yang dipersoalkan oleh kawan-kawan DPRD, mutasi dan lain-lain, mutasi adalah hal yang wajar, karena Bupati dan Wakil Bupati memastikan seluruh struktur untuk menyinergikan pikiran membangun Morotai. Jadi apa yang salah terkait dengan mutasi? Tidak ada yang salah karena sesuatu yang dilakukan pasti didasari undang-undang yang berlaku,” paparnya.

Selain menyentil soal mutasi, Darmin juga membantah pernyataan Fraksi Gerindra soal 11 kades yang dinonaktifkan.

Ia bilang, seharusnya lembaga DPRD mendukung Bupati dan Wakil Bupati mengambil langkah cepat dan tepat, karena terdapat belasan kepala desa yang terindikasi menyalahgunakan uang negara.

“Sehingga langkah yang diambil pihak Inspektorat Pemda Morotai adalah belasan kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran itu dinonaktifkan sementara hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tepat. Saya rasa mutasi dan pemberhentian sementara 11 kepala desa adalah hal yang wajar yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Morotai,” tandasnya.