PKB Maluku Utara Usul Retret Pendidikan untuk Siswa

Tandaseru — Sekretaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Sillia, mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya fokus pada penyediaan pendidikan gratis dan terjangkau, tetapi juga memikirkan skema pembinaan karakter bagi peserta didik, khususnya yang memiliki catatan kedisiplinan.

Malik mengusulkan Gubernur Maluku Utara menerapkan program Retret Pendidikan bagi siswa-siswi tingkat SMA dan SMK yang tergolong bermasalah. Program ini, menurutnya, bisa menjadi pendekatan strategis untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta memperkuat karakter generasi muda.

“Kami sarankan Ibu Gubernur tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis, tetapi juga berbagi tugas pendidikan dengan seluruh komponen, termasuk dalam hal pembinaan karakter melalui retret pendidikan,”ujar Malik, Sabtu (3/5/2025).

Malik menegaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi perlu segera merancang format teknis program ini, termasuk melakukan pemetaan siswa yang masuk dalam kategori sasaran pembinaan. Ia juga menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota turut menerapkan kebijakan serupa di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, tentu dengan koordinasi lintas instansi.

Tak hanya itu, Malik juga mendorong keterlibatan unsur TNI dalam pelaksanaan program ini.

“Kami menyarankan agar Ibu Gubernur segera berkoordinasi dengan Kodam dan Korem di wilayah Maluku Utara untuk merumuskan teknis pelaksanaan. Peran TNI dalam pembinaan kedisiplinan sangat dibutuhkan agar program ini berjalan efektif,” ucap Malik.

Menurut mantan Anggota DPRD Malut ini, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membangun kepribadian dan integritas anak bangsa. Retret pendidikan dinilai sebagai alternatif yang konkret dalam menekan kenakalan remaja dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif.

Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos-Sarbin Sehe, resmi meluncurkan program pendidikan gratis pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025. Sekolah dilarang keras menarik iuran komite dari siswa.

“Kita berharap tidak ada lagi pungutan. Ini bisa memenuhi kebutuhan sekolah dan siswa di luar BOSP,” ujar Wagub.