Tandaseru — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halmahera Barat, Maluku Utara, mengapresiasi Komisi I DPRD atas dukungan terhadap Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agropolitan Kabupaten Halbar.
Hal ini disampaikan Plt Kepala BP3D Faris Hi Abdulbar usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I, Selasa (4/2/2025) di kantor DPRD.
Rapat dengan agenda tunggal pemaparan tahapan dan konsep agropolitan rencana pengembangan Kawasan perdesaan prioritas serta model pembiayaannya, Tim Pemda dipimpin Asisten III Deny Kasim, sementara Komisi I DPRD dipimpin Ketua Yoram Uang.
Faris dalam paparannya menyatakan, pembentukan Kawasan Perdesaan Prioritas Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat adalah bentuk tindak lanjut dari hasil desk antara BP3D Kabupaten Halmahera Barat dengan Bappenas, Kementerian Desa terkait lokus tambahan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) pada Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029.
“Di mana 7 lokus tambahan KPP adalah kabupaten Naga Raya, kabupaten Agam, kabupaten Bengkulu Selatan, kabupaten Serang, Kabupaten Morowali, Kabupaten Raja Ampat, dan kabupaten Halmahera Barat,” ungkapnya.
Mantan Plt Kadis PUPR ini menyampaikan, KPP telah ditetapkan Bupati James Uang pada 30 Januari 2025 kemarin, sebagai bentuk komitmen terhadap kesepakatan yang telah kami tandatangani dengan Bappenas.
“KPP Agropolitan Halmahera Barat ini meliputi 2 kecamatan dan 6 desa yakni Desa Goal, Desa Sidodadi, Desa Golago Kusuma, Desa Air Panas Kecamatan Sahu Timur, dan Desa Tuguaer, Desa Tosoa Kecamatan Ibu Selatan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dalam RPJMN 2025-2029 Halbar diarahkan sebagai Sentra Industri untuk komoditas kelapa dan sentra produksi untuk komoditas pala. Selanjutnya akan membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten untuk bekerja menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) KPP Agropolitan yang paling lambat sudah diserahkan ke Bappenas tanggal 30 Mei 2025.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap ketua dan anggota Komisi I DPRD Halbar atas dukungan konkritnya terhadap kerja-kerja Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Agropolitan, terutama dukungan dalam menyiapkan dukumen RPKP dan program-program prioritas dalam mendukung KPP Agropolitan Halbar,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan