Dalam upaya penanggulangan pengangguran di Provinsi Maluku Utara, isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini yaitu berupa Peran Fiskal dalam Upaya Penanggulangan Pengangguran di Provinsi Maluku Utara. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai 67,77% pada Agustus 2023, TPAK tertinggi diraih oleh Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah yang dipicu oleh penyerapan tenaga kerja yang cukup masif pada PT IWIP dan Harita yang bergerak di sektor pengolahan nikel.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara pada Agustus 2023 didominasi oleh lulusan SMA dan SMK mencapai 8,24% dan 8,28% pada tahun 2023. Sementara itu, jika melihat persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan, angkanya terus meningkat sejak tahun 2020-2022, kondisi ini perlu dicermati dan segera dirumuskan solusi untuk penyediaan ruang pelatihan dan lapangan kerja,” tuturnya.
Guna mendukung penurunan tingkat pengangguran, diperlukan sinergi program pemerintah pusat dan daerah, baik program pemerintah pusat melalui alokasi investasi SDM dan sosial ekonomi pada berbagai bidang (fasilitas dan bina masyarakat, padat karya, pelatihan, maupun pendidikan), maupun alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SKB SLB, SMA, SMK, SMP).
“Hingga program pemerintah daerah melalui program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 berupa Peningkatan Kualitas, Produktivitas, dan Daya Saing Tenaga Kerja dalam bentuk Kartu Maluku Utara cerdas maupun Pengembangan Daya Saing, UMKM, Kewirausahaan, dan Ekonomi Umat dalam bentuk Kartu Maluku Utara TUMBUH,” jelas Tunas Agung.
“Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara, untuk tahun 2023 terdapat beberapa program yang direncanakan, mulai dari program perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan pengawasan ketenagakerjaan,” sambungnya.
Sebagai kesimpulan, Tunas Agung menyampaikan bahwa secara umum, kinerja
perekonomian Maluku Utara masih tumbuh kuat pada kuartal III 2023 seiring dengan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus hingga bulan ke 11 meskipun inflasi masih cukup tinggi jauh di atas nasional.
Pada sisi fiskal, kinerja APBN terus tumbuh akseleratif seiring dengan APBD Regional yang mengalami peningkatan meskipun masih terlalu jauh dari target. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi daerah perlu dilakukan, salah satunya melalui potensi perikanan yang ada diiringi dengan penurunan angka pengangguran yang diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ke depan, APBN akan terus hadir melindungi masyarakat, menjaga momentum pemulihan
ekonomi, terutama dalam merespon berbagai ketidakpastian perekonomian global.
“Dengan APBN yang lebih kuat dan lebih sehat, kita tetap bisa menjaga masyarakat dan ekonomi kita melalui fungsi countercyclical dan shock absorber, serta memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang paling rentan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.