Realisasi APBD Maluku Utara hingga Akhir November 2023 Kembali Menguat

Beralih ke kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan November 2023 realisasi APBN tumbuh signifikan.

Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 4,3 triliun (127,93% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 46,80% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas. Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 10,43% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 15,08 triliun (86,11% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.

“Berlanjut ke APBD, hingga akhir November 2023, realisasi pendapatan dan belanja daerah kembali menguat menjelang akhir tahun, pendapatan daerah tumbuh 7,35% (yoy) atau sebesar Rp 10,9 triliun (69,99% dari target) dengan dominasi komponen dana transfer. Sementara itu, belanja daerah yang turut meningkat 9,62% (yoy) atau sebesar Rp 10,08 triliun (63,04% dari pagu),” tambahnya.

Tunas Agung menjelaskan, terkait potensi investasi regional berupa pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Maluku Utara. Dengan produksi perikanan budidaya yang mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2021, perikanan budidaya bisa menjadi sektor unggulan sebagai penggerak utama perekonomian dan sumber kesejahteraan masyarakat.

“Dengan luas laut 78% dari total wilayah, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi produksi lestari perikanan budidaya yang sangat besar, nomor dua di Indonesia. Bukan hanya menghasilkan sumber protein hewani (ikan, krustasea, moluska, dan invertebrata), perikanan budidaya (akuakultur) tetapi juga menjadi bahan baku untuk industri farmasi, kosmetik, film, cat, pelapis badan pesawat terbang, biofuel, dan beragam industri lainnya,” jelasnya.

Rendahnya daya saing dan tingkat pendapatan pelaku usaha (UKM) pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta terbatasnya infrastruktur berupa pasokan listrik dan pabrik es yang tidak tersedia di pulau kecil, memerlukan perhatian bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pelatihan dan keterampilan
tentang budidaya ikan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Maluku Utara. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi dan mendukung pengembangan perikanan budidaya melalui pelengkapan fasilitas dalam penerapan cold chain system untuk hasil budidaya yang akan diekspor.