Tandaseru — Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menghadiri launching Implementasi Proyek Perubahan “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara” di Royal Resto Ternate, Selasa (21/11).
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Mendagri RI yang diwakili Sekretaris BNPP RI Robert Simbolon, Gubernur Provinsi Malut, Danrem 152/Baabullah Ternate, Wakapolda, Ketua DPRD Malut, serta pejabat utama Polda dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kapolda mengungkapkan wilayah Malut selama ini tidak terlepas dari masalah konflik yang kerap mewarnai pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilu maupun Pilkada. Konflik tersebut melibatkan partai politik, penyelenggara, elite politik, hingga masyarakat.
“Berbagai permasalahan ini seringkali berakhir pada sengketa Pemilu atau Pilkada di Mahkamah Konstitusi bahkan konflik terbuka antara pendukung calon maupun caleg,” ungkapnya.
Melihat sejarah pelaksanaan Pemilu dan potensi konflik di wilayah Malut, Kapolda menyatakan diperlukan ide dan gagasan yang melibatkan seluruh stakeholders untuk menangani kerawanan dan potensi konflik Pemilu.
Oleh karena itu, Project Leader mencetuskan proyek perubahan dengan nama “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara,” yang dikenal dengan akronim Krsna Kieraha.
Tinggalkan Balasan