Tandaseru — Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menggelar sosialisasi Mekanisme Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, Kamis (16/11).
“Dalam perjalanannya untuk menjalankan peran penting yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, koperasi dan UMKM menghadapi kendala untuk dapat mempertahankan usaha, salah satu yang umum yang ditemui adalah kendala terkait permodalan untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui LPDB-KUMKM ikut serta berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM,” tutur Kepala Kanwil DJPb Malut Tunas Agung Jiwa Barata dalam sambutannya.
LPDB-KUMKM merupakan suatu lembaga yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki tugas di bidang pembiayaan. LPDB-KUMKM mengelola dana bergulir untuk permodalan bagi koperasi dan UMKM. Program dana bergulir yang dijalankan LPDB-KUMKM ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi Kementerian Keuangan selaku pembina keuangan dengan Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina teknis.
“Guna menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta mendorong koperasi untuk menjadi penyalur kredit program pemerintah, Kanwil DJPb senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak, misalnya antara Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara dengan LPDB-KUMKM dalam bentuk sosialisasi pembiayaan dana bergulir,” jelasnya.
Diikuti oleh 27 peserta dari 2 KPPN di wilayah provinsi Maluku Utara, 3 Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Maluku Utara, serta Koperasi Saro Nifero dari Halmahera Utara, sinergi ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan penguatan usaha Koperasi dan UMKM khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara melalui program pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM berkolaborasi dengan stakeholders dalam hal ini Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara.
“Berdasarkan Online Data System (ODS) per 31 Desember 2022, terdapat 1.079 koperasi aktif di wilayah Maluku Utara. Dari 1.079 koperasi tersebut, 14 (1,30%) koperasi memiliki grade B, 155 (14,37%) memiliki grade C, 40 (3,71%) memiliki grade D, dan 870 (80,63%) memiliki grade E. Dari jumlah tersebut, koperasi yang sudah mendapatkan akses pinjaman hingga kini hanya sejumlah 13 koperasi atau sekitar 1,2% dari total koperasi aktif dengan total pinjaman sebesar Rp 11,2 miliar, sehingga masih terdapat potensi sebesar 98,8% koperasi di Maluku Utara yang belum mendapatkan akses pinjaman,” ungkap Ahmad Nizar, Direktur Keuangan LPDB-
KUMKM.
Tinggalkan Balasan