Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, melakukan banyak cara menuntaskan kemiskinan. Salah satunya dengan membentuk tim lintas sektor pendataan untuk menangani kemiskinan sehingga kebijakan dalam bentuk program bisa tepat sasaran.
Program yang ditargetkan adalah kebutuhan dasar masyarakat berupa ketersediaan rumah, air minum, kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan serta peningkatan pendapatan per kapita. Diketahui, kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2022 sebesar 12 persen dan ditargetkan turun di 2023 sebesar 6 atau 8 persen.
Pj Bupati Ikram M Sangadji berpesan kepada tim lintas sektor agar dapat merumuskan langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dengan melihat variabel-variabel penyebab kemiskinan. Variabelnya sendiri kurang lebih ada 14 yang harus dituangkan dalam rencana kerja OPD pada APBD Perubahan tahun 2023.
Menyikapi arahan Bupati, Kepala Bappelitbangda Salim Kamalauddin ketika dikonfirmasi Senin (4/9) mengatakan, berbicara penuntasan kemiskinan tidak bisa hanya fokus pada satu variabel.
“Tidak hanya masalah sekolah, tidak hanya kesehatan, ini harus dikolaborasikan. Masih banyak variabel lain yang harus dianalisa dan dievaluasi sesuai kriteria BPS,” tuturnya.
Salim mencontohkan, permasalahan pengangguran yang diharapkan dapat ditekan melalui kerja sama tim lintas sektor dengan cara melihat beberapa potensi lapangan pekerjaan, seperti memaksimalkan potensi sumber daya alam bidang pertanian dan perikanan, maupun penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat bidang usaha kecil dan menengah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.