“Bagi bapak-bapak anggota DPRD, saya kira forum ini menjadi penting untuk dihadiri. Sebagai representasi masyarakat Halmahera Barat, dan ketika selesai pelaksanaan giat ini, dokumen-dokumennya diserahkan ke DPRD, karena ini menjadi momentum nantinya mereka mengawal pada saat pembahasan APBD,” pungkasnya.

Sementara Kepala BP3D Halbar Soni Balatjai saat ditemui usai kegiatan menyampaikan, pemaparan materi dalam Musrenbang sudah sesuai dengan tema pembangunan di 2023 yaitu Akselerasi Infrastruktur Wilayah dan Pusat-pusat Unggulan Ekonomi Halmahera Barat.

Pembukaan Musrenbang RKPD 2023 Halmahera Barat. (Tandaseru/Mardi Hamid)

“Mudah-mudahan dengan pemaparan itu peserta, terutama pimpinan OPD, dapat mengetahui kira-kira prioritas apa yang nanti diusulkan di provinsi untuk 2023,” ujarnya.

“Begitu juga hal yang sama oleh kecamatan, apabila ini sudah sinkron tinggal mereka mengawal. Jadi mereka mengawal dan bekerja sama dengan stakeholder di provinsi untuk dapat mengawal program-program yang dipaparkan tadi. Semoga kalau ini sudah disinkronkan lagi bisa menjawab kebutuhan masyarakat Halmahera Barat,” sambung Soni.

Ia mencontohkan di sektor perikanan bisa mengembangkan udang vaname di Desa Tuada. Pengembangan ini tak hanya akan berdampak terhadap desa namun juga terhadap kawasan.

“Begitu juga dengan pertanian dengan program rica (cabai, red) hektare ini membangun kawasan dengan meningkatkan nilai produksi, dan SKPD harus mampu membaca  program-program prioritas itu. Saya harap SKPD dan perwakilannya dapat mendiskusikan dengan baik sehingga lima program prioritas yang terbagi habis dalam SKPD bisa didiskusikan dikelompokkan berdasarkan prioritas daerah ini dan provinsi,” tuturnya.

“Itu adalah program prioritas daerah, seperti prioritas satu yang menangani sekitar ada enam dinas, dan ada sekitar 26 program yang didiskusikan apakah mau ditambah program atau mengurangi. Jadi harus didiskusikan dengan baik mana yang prioritas. SDM kita mau fokus ke stunting atau ke pendidikan, kita harus fokus,” tandas Soni.