Tandaseru — DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Pasalnya, dua daerah penghasil material tambang terbesar di Maluku Utara tersebut dinilai gagal menekan angka kemiskinan.
Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hi. Umar mengatakan, jumlah penduduk miskin di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Maluku Utara.
Ia mempertanyakan seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap dua daerah tersebut.
“Dua daerah ini memiliki kontribusi di sektor pertambangan dan feronikel namun di dua kawasan ini pula jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi,” ujar Zulkifli, Senin (14/3).
Menurutnya, pemerintah harus lebih cermat menangani persoalan tersebut, sehingga berbanding lurus dengan visi-misi Gubernur Malut yakni memberantas kemiskinan.
“Terlebih lagi dua daerah ini merupakan penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar. Pemerintah harus melihat ini sebagai persoalan yang serius,” katanya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018-2020 menyebutkan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2018 = 13,94 persen, 2019 = 14,12 persen, dan 2020 = 13,56 persen.
Sementara untuk Kabupaten Halmahera Timur tahun 2018 = 15,02 persen, tahun 2019 = 15,39 persen, dan tahun 2020 = 15,45 persen.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.