Tandaseru — Komisi III DPRD kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya, masih banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang belum tercover masuk sebagai penerima Program Indonesia Pintar.
Anggota Komisi III Nurlaela Syarif mengaku mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya warga kategori tidak mampu, yang mengaku anaknya belum tercover masuk sebagai penerima beasiswa atau PIP di sekolahnya.
“Padahal mereka berhak mendapatkan bantuan itu. Seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Persoalan seperti ini sering terjadi karena salah satunya lemahnya kita dalam persoalan data,” tegas Nurlaela, Senin (25/10).
Menurut Nurlaela, banyak program pemerintah yang menyasar masyarakat tidak mampu. Namun, banyak warga yang berhak menerima bantuan tidak terinput namanya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Memang kita akui bahwa persoalan data masih lemah. Seharusnya, persoalan data ini sudah menjadi tugas pokok dari dinas-dinas terkait. Dinas terkait perlu bergerak cepat untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi serta validasi data kesejahteraan sosial, sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi lagi. Kan sayang, warga yang berhak menerima namun tidak terdata,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Ia menjelaskan, peran pihak kelurahan masih lemah dalam menjemput bola terkait dengan program pemerintah pusat. Nurlaela bilang, persoalan data seharusnya menjadi konsentrasi pihak kelurahan serta dinas terkait.
“Langkah kolaborasi dinas terkait dengan kelurahan belum maksimal, soal data. Sebagai instansi pemerintah seharusnya persoalan data ini, tidak menjadi alasan karena tidak anggaran, itu sudah menjadi tanggungjawab. Jangan lagi-lagi perbaharui data lalu alasannya anggaran saja,” katanya.
Tinggalkan Balasan