Pemkot Ternate, Iskar berujar, juga harus memastikan bahwa tidak ada aktivitas manusia di wilayah geopark. Sebab keberadaan aktivitas itu akan mengubah bentuk asli dari warisan bumi.
“Dalam investigasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa wilayah yang akan dijadikan sebagai objek goepark masih terdapat aktivitas masyarakat. Sebut saja kaldera Laguna yang sangat dekat dengan aktivitas reklamasi pantai dan penggalian atau tambang batuan di Kalumata yang tidak jauh dari laguna. Sementara wilayah kaldera Tolire juga terdapat aktivitas penambang pasir. Begitu juga dengan situs blok lava andesit (Batu Angus) juga terdapat aktivitas masyarakat, yaitu dikomersialkan untuk kepentingan pembangunan. Ini yang mestinya harus dituntaskan oleh pemkot. Di sisi lain blok lava merupakan bagian penting masyarakat Ternate untuk kebutuhan pembangunan hunian,” beber Iskar.
Menurutnya, terdapat paradoks dari apa yang diinginkan pemkot yaitu mendorong geopark namun di sisi lain pemerintah juga dianggap melakukan pembiaran pada aktivitas masyarakat yang telah mengubah roman asli situs geologi.
“Ini juga penting untuk diikhtiarkan, karena tidak mungkin mendorong geopark di tengah-tengah aktifitas penambangan batuan. Sementara kita juga tidak bisa menafikan kebutuhan masyarakat kota saat ini,” ujarnya.
“Maksud Halmahera Institute, penuhi dulu syarat komprehensif geopark karena itu yang fundamental. Pengembangan kawasan geopark tidak boleh tergesa-gesa. Sbaiknya pemerintah menyelesaikan terlebih dahulu problematika sebelum melangkah lebih jauh lagi agar jauh dari kesan pemerintah memaksakan kehendak. Jangan sampai pemkot memaksakan diri yang pada akhirnya geopark dinilai sebagai komoditas politik pada agenda politik mendatang,” tandas Iskar.
Tinggalkan Balasan