Sekilas Info

Buka Musrenbang RKPD, Ini Pesan Wabup Halmahera Barat

Pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten di Halmahera Barat. (Tandaseru/Mardi Hamid)

Tandaseru -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat kabupaten.

Musrenbang yang berlangsung di Aula Bidadari Kantor Bupati, Rabu (31/3), ini mengangkat tema "Diahi Tata Kelola Pemerintahan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Restorasi Infrastruktur Layanan Dasar". Kegiatan dibuka Wakil Bupati Djufri Muhammad.

Wabup dalam sambutannya mengatakan, musrenbang adalah satu fase dari siklus perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Pelaksaan perencanaan tahun ini merupakan kelanjutan musrenbang di tingkat desa, kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah (FGPD) yang telah dilakukan sebelumnya.

"Hasil dari musrenbang kabupaten yang dilaksanakan hari ini selain dihimpun menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, di sisi yang lain forum ini juga akan menjadi masukan musrenbang di tingkat provinsi dan pusat," ujarnya.

Wabup berharap, program yang disusun dalam musrenbang kabupaten tetap konsisten berada pada prioritas pembangunan daerah kabupaten dan provinsi serta prioritas pembangunan nasional dalam satu tahun ke depan sekaligus sebagai cerminan kebutuhan masyarakat di desa dan kecamatan.

"Melalui pelaksanaan musrenbang kabupaten yang dilaksanakan saat ini, selain melakukan sinkronisasi program dan kegiatan antarsektor, hal yang lebih penting adalah tetap menjaga kesinambungan program dan kegiatan tahun 2021 dengan tahun 2022," katanya.

Mantan Anggota DPRD Halbar ini juga menyebutkan, para peserta dapat berkaca pada keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, musrenbang kabupaten dalam pembahasan sedapat mungkin melakukan analisis yang mendalam terhadap program dan kegiatan sebelum direncanakan.

"Yang harus dianalisis itu terutama yang terkait dengan aspek kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, ketepatan lokasi kegiatan dan sasaran yang ingin dicapai," pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3D Halbar Soni Balatjai, unsur Forkopimda, SKPD lingkup Halbar, Pimpinan dan Anggota DPRD Halbar, TP PKK Halbar, serta para camat.

Penulis: Mardi Hamid
Editor: Ika FR