Tandaseru — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menilai anggaran yang diusulkan senilai Rp 1 triliun bisa mencukupi pembangunan infrastruktur Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Pernyataan Samsuddin ini menjawab keraguan Wakil Ketua DPRD Malut, Wahda Z. Imam soal tidak cukupnya besaran anggaran yang diusulkan Pemprov.
“Ada tiga pola dalam pembiayaan LIN ini. Yang kita harapkan dari Pemerintah Pusat adalah infrastruktur dasarnya. Pelabuhannya, cold storage-nya, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan yang lainnya, misalnya pengusaha bisa mendapatkan dari Maritime Fund,” tutur Samsuddin, Senin (15/3).
Karena itu, sambungnya, usulan Rp 1 triliun ke Pempus tersebut diyakininya bisa menutupi pembangunan infrastruktur dasar penunjang LIN. Sebaliknya, dana tersebut tak akan habis direalisasikan jika Pemerintah Daerah sendiri tak memiliki perencanaan matang pengembangan LIN.
“Belum tentu kita bisa habiskan (Rp 1 triliun) jika kita tidak punya perencanaan yang baik. Oleh karena itu, kita tepis bayangan-bayangan soal ketidakcukupan anggaran itu maupun soal ketidaksiapan Pemda memanfaatkan anggaran tersebut,” ujar Samsuddin.
Ia menyatakan, Pemda harus fokus memperluas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di 10 kabupaten/kota. Dengan begitu, nelayan dari luar Malut pun bisa mendaratkan hasil tangkapannya di Malut.
“Misalnya nelayan Sulawesi Utara yang dapat izin di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang sama, tapi tidak bisa daratkan ikannya di Bacan (Halmahera Selatan, red) karena PPI di Bacan sudah surplus atau tidak bisa lagi menampung hasil tangkapan. Makanya kita siapkan lagi PPI yang lebih besar,” paparnya.
Samsuddin menambahkan, rata-rata wilayah di Malut sudah memiliki PPI. Namun untuk mengembangkannya menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) butuh suntikan dana dari Pempus.
“Kalau dibuat SKPT, berarti nanti ada pabrik es, ada cold storage, dan sektor-sektor swasta lain bisa berkontribusi di sana. Nah itu yang kita kembangkan untuk sambut LIN,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan