Tandaseru — Puluhan warga dari tiga desa di Kecamatan Ibu Selatan, Halmahera Barat, Maluku Utara melaporkan adanya dugaan pungutan liar yang dilakkukan pemilik e-Warung tempat mereka bertransaksi Bantuan Sosial Pangan (BSP). Warga Desa Ngalo-Ngalo, Gamsida dan Adu itu mendatangi Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial untuk melaporkan dugaan tersebut, Selasa (11/8).
Salah satu warga Gamsida yang juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengungkapkan, pengelola e-Warung kerap menaikkan uang transaksi sebesar Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu setiap kali KPM melakukan transaksi pengambilan sembako.
“Kalau kami tidak kasih uang yang diminta dari pemilik e-Warung, mereka suruh kami untuk melakukan gesek kartu di warung lain,” kata warga yang enggan menyebutkan namanya itu.
Dia mengaku, saat melakukan transaksi BSP setiap bulan, pemilik e-Warung juga selalu meminta telur sebanyak 2 butir dari tiap KPM. Alasannya, telur itu untuk diserahkan ke Camat Ibu Selatan, Nixson Doru.
Markolina, salah satu warga Desa Ngalo-Ngalo bilang, ada pula Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang meminta uang Rp 10 ribu untuk biaya transportasi.
“Untuk itu, kami meminta agar tempat transaksi e-Warung di Desa Adu harus dipindahkan karena sudah tidak jelas,” ucapnya.
Koordinator PKH wilayah Kabupaten Halbar, Ayub Sani Ibrahim saat dikonfirmasi menyatakan, BSP tersebut diambil dalam bentuk sembako di e-Warung yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial.
“Mereka ambilnya di e-Warung Desa Adu, namun kami di Kabupaten yang dipermasalahkan. Jika memang betul terjadi pungli mestinya Pendamping TKSK yang harus bertanggungjawab atas dugaan adanya pungli tersebut,” ujarnya.
Terpisah, Pendamping TKSK Ibu Selatan, Tresya Tinungki saat dikonfimasi mengaku dugaan pungli yang dikeluhkan puluhan warga PKM itu sudah dilaporkan. Bahkan ia sampai mengajak pihak e-Warung untuk menyampaikan masalah tersebut ke Dinas Sosial.
“Tetapi mereka bersikeras menolak dengan alasan katanya mereka tidak melakukan pungli,” katanya.
Dia bilang, Kepala Bidang Sosial dan Kesra Dinas Sosial Halbar akan turun pada Kamis (13/8) di Ibu Selatan untuk meminta penjelasan dari pihak e-Warung dan PKM.
Sementara Camat Ibu Selatan, Nixson Doru saat dihubungi membantah meminta 2 butir telur dari setiap KPM. Ia mengaku tidak pernah mengetahui persoalan tersebut.
“Untuk itu jujur saja saya tidak pernah campuri soal itu karena selama ini saya tidak keluarkan bahasa seperti itu,” tukas Nixson.
Tinggalkan Balasan