Tandaseru — Peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 maupun pasien yang masih menunggu hasil swab test membuat lokasi karantina di Kota Ternate, Maluku Utara tak bisa lagi menampung pasien. Pemerintah Kota Ternate pun meminta bantuan Pemerintah Provinsi Malut untuk menyiapkan lokasi karantina baru.
Permintaan ini diungkapkan Sekretaris Kota Ternate, Jusuf Sunya. Jusuf bilang, Pemkot awalnya berencana menggunakan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan Sangaji Utara, Ternate Utara, dan Asrama Haji di Ngade, Ternate Selatan. Hanya saja, ada penolakan dari warga setempat.
“Karena kita saat ini sudah kewalahan dalam menghadapi full-nya tempat karantina. Dua aset pemerintah seperti Asrama Haji dan SKB itu ditolak,” ungkapnya kepada awak media, Rabu (24/6).
Jusuf berujar, Pemkot saat ini tengah meminta bantuan Pemprov agar bisa menyiapkan lokasi karantina baru. Hotel Corner di Kelurahan Stadion, Ternate Tengah menjadi salah satu pilihannya.
“Ini sementara dibahas dengan Sekda Provinsi agar Kota Ternate ini bisa difasilitasi salah satu tempat karantina baru, salah satunya Hotel Corner. Ternate ini tidak butuh masker lagi. Kita butuh langkah yang lebih pasti,” ujarnya.
Salah satu pemicu membludaknya pasien, kata Jusuf, tak lepas dari kondisi Malut yang belum punya alat polymerase chain reaction (PCR) untuk menguji spesimen. Alhasil, spesimen sebagian besar harus dikirim ke Kota Manado dan Makassar untuk diuji. Ini membutuhkan waktu lama sehingga membuat antrean pasien kian panjang.
“Kita punya rumah sakit yang tidak lagi maksimal, sementara dua hotel (Vellya dan Dragon, red) sudah tidak bisa menampung. Dan yang paling parahnya kita tidak memiliki alat PCR. Kita tidak bisa terus seperti ini. Maluku Utara harus punya alat PCR agar kita lebih cepat menangani hal ini,” tegas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate ini.
Jusuf juga membenarkan di Indonesia hanya lima provinsi yang belum punya alat PCR.
“Kita sudah berulang kali meminta kepada Gubernur agar RSUD Chasan Boesoirie itu dilengkapi dengan alat PCR. Alat tersebut hanya pada kisaran harga Rp 1,7 miliar. Dengan nilai ini seharusnya Provinsi bisa mengadakan satu atau dua unit alat tersebut. Soal ini kita perlu sinergi antara kabupaten/kota, sudah tidak bisa saling menyalahkan,” kata Jusuf.
Dia menambahkan, rapid test tak lagi efektif dalam penanganan Covid-19 di Malut. Sebab tingkat akurasinya hanya 50 hingga 60 persen.
“Harus swab. Kita berharap dengan swab test namun kita belum mempunyai alat tersebut sampai sekarang,” tandasnya.
Per Selasa (23/6), kasus positif di Maluku Utara mencapai 464 kasus. 260 diantaranya berasal dari Kota Ternate.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.