Tandaseru — Asosiasi Sopir Lintas Halmahera (ASLIH) Maluku Utara mengadukan nasib mereka selama pandemi Covid-19 ini ke Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate, Sabtu (30/5).

Para sopir mengeluhkan kebijakan posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di sejumlah kabupaten/kota yang mewajibkan mereka mengantongi hasil rapid test saat melakukan perjalanan antardaerah membawa muatan.

Salah satu sopir mengaku, ada sekitar 200-an sopir lintas di Malut. Selama pandemi, intensitas bekerja mereka menurun yang tentu saja berdampak pada pendapatan.

“Sebagian karena proyek-proyek kan tidak jalan. Padahal itu sumber utama pendapatan, bongkar muat barang,” ungkapnya.

#DataTerbaruKasusCorona Maluku Utara Per Sabtu (30/5) ini. (Tandaseru/Hariyanto Teng).

Saat ini, distribusi angkutan yang mereka layani sebagaian besar adalah kebutuhan logistik dan medis yang didistribusi ke seluruh kawasan Halmahera. Sayangnya, mereka merasa dipersulit dengan kewajiban mengantongi surat kesehatan yang disertai lampiran hasil rapid test.

“Karena rapid test harganya mahal, sampai ratusan ribu. Itu memberatkan kami,” aku mereka.

Kepada tandaseru.com, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif menyatakan, uang untuk menjalani rapid test tersebut merupakan uang pribadi.

“Kasihan lho rapid test ini kalau harus dibebankan ke sopir lagi. Biaya rapid test-nya dari Rp 600 ribu sampai Rp 800 ribu dan harus pakai uang pribadi,” ungkapnya usai bertemu perwakilan sopir lintas.

Nurlaela menegaskan, kebijakan ini tidak prorakyat kecil dan menambah beban para sopir lintas.

“Saya pikir ini kebijakan yang bikin masyarakat tambah menderita. Masuk akal dimana biaya rapid test semahal itu?” ujar wakil rakyat dua periode ini.

Fraksi Nasdem pun meminta pemerintah menyediakan rapid test gratis untuk sopir lintas. Apalagi pekerjaan mereka termasuk urgen yakni mengantarkan logistik untuk wilayah Halmahera.

“Pendapatan mereka berapa sih? Bayangkan kalau rapid test harus mereka bayar, sungguh ini kebijakan yang membuat rakyat tambah sengsara,” tegasnya.

Nurlaela pun berkeinginan mencarikan solusi dengan koordinasi bersama pemerintah dan gugus tugas.

“Kita harus segera cari solusi, siapkan kebutuhan rapid secara gratis untuk para sopir agar mereka dapat beraktivitas tanpa beban baru,” tandasnya.