Tandaseru — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate menyayangkan sikap Wali Kota Burhan Abdurahman yang dinilai lebih mengutamakan kelanjutan proyek multiyears ketimbang penanganan dampak Covid-19.
Sikap Wali Kota ini tercermin dalam realokasi dan refocusing APBD 2020 yang terungkap saat rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (6/5).
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5), Ketua Fraksi Nasdem yang juga Anggota Banggar Nurlaela Syarif mengungkapkan, dalam rapat di Kantor Wali Kota kemarin tergambar skenario rasionalisasi anggaran APBD Pemkot Ternate yang mengalami penyesuaian di sejumlah pos anggaran.
Dari total APBD 2020 dengan total pendapatan Rp 1.093.762.225.600 terjadi penyesuaian sejumlah pos anggaran yaitu yang bersumber dari dana transfer ke daerah tahun 2020 sebesar Rp 73.761.260.000.
“Itu berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK non fisik dan Dana Insentif Daerah,” tutur Nurlaela.
Karena kondisi saat ini, sambung Anggota Komisi 3 tersebut, TAPD akan melakukan penyesuaian APBD 2020 sebesar Rp 232 miliar yang harus dirasionalisasikan. Diantaranya dari belanja langsung barang dan jasa sebesar 11,78 % atau senilai Rp 31,29 miliar, belanja modal 3,39 % atau senilai Rp 7,7 miliar, pemotongan dana transfer daerah Rp 73 miliar, pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 34 miliar, dan estimasi kebutuhan penanganan Covid-19 sampai Juli 2020 senilai Rp 39 miliar.
Nurlaela bilang, dalam data rasionalisasi tersebut masih terdapat sejumlah ganjalan. Pasalnya, TAPD tidak detail melampirkan rincian penjabaran penyesuaian rasionalisasi anggaran APBD 2020.
“Tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi gambaran awal. Kami Fraksi Nasdem akan terus melakukan pengawasan ketat pada saat nanti usulan TAPD saat rasionalisasi kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 yang sudah diestimasi senilai Rp 39 miliar,” ungkapnya.
Wakil rakyat dua periode ini juga menyentil ketidakseriusan Wali Kota yang dinilai tidak terlalu serius menangani dampak pandemi Covid-19. Hal itu tergambar pada postur belanja modal dengan skenario rasionalisasi yang hanya 3,39 % atau senilai Rp 7,7 miliar.
Menurut Nurlaela, berdasarkan alokasi APBD 2020, total belanja modal sebesar Rp 228.310.152.076. Dari pos belanja modal ini, sebagian besar justru diserap oleh program kegiatan multiyears senilai Rp 100 miliar lebih.
“Kami sangat sayangkan karena Pemkot tetap mendorong multiyears dan sejumlah belanja modal untuk dilanjutkan. Padahal dengan keterbatasan fiskal ini, kami menekan agar untuk multiyears dilakukan rasionalisasi juga dengan langkah rescheduling pembayaran di tahun 2020, mengingat multiyears ini tahun jamak,” jabarnya.
Nurlaela mengingatkan, saat ini kebutuhan warga terdampak Covid-19 jauh lebih urgen ketimbang pembangunan proyek multiyears.
“Tidak usah takut dengan masa jabatan wali kota yang akan berakhir di bulan Februari 2021. Ada mekanisme rescheduling anggaran yang jadi piutang nantinya. Yang terpenting saat ini prioritaskan dampak dari Covid-19. Jangan korbankan sejumlah pos anggaran misalkan THR ASN atau TPP pegawai. Dan yang terpenting kebutuhan untuk bansos yang maksimal, dampak pada pelaku UMKM, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan stimulan dana untuk kelurahan ini yang harus jadi prioritas Pemkot. Makanya kami meminta keseriusan Saudara Wali Kota agar lebih responsif dengan kondisi rakyat di saat krisis ini,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan