Tandaseru — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, tampak geram dengan perilaku pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal.
Pasalnya, para pimpinan OPD dinilai asal-asalan dan tidak dapat menyinkronkan visi misi Bupati Hasan Ali Bassam Kasub dan dirinya terkait agromaritim dalam penyusunan Rencana Stategis (Renstra). Hal ini diindikasikan dengan temuan copy paste Renstra milik daerah lain.
Helmi menyebutkan, dokumen Renstra OPD sebagian besar hanya hasil copy paste dari daerah lain, tanpa menyesuaikan konteks lokal Halsel. Hasilnya, isi Renstra ditemukan banyak yang bertabrakan dengan arah kebijakan daerah berbasis Agromaritim yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan menjadi rujukan untuk mewujudkan visi misi Bassam-Helmi.
“Pak Bupati minta saya kawal langsung evaluasi Renstra. Tapi ternyata banyak yang belum nyambung dengan visi misi daerah. Masih banyak yang harus direvisi,” ujar Helmi, Jumat (25/7/2025).
Helmi menjelaskan, Renstra tidak hanya berfokus pada agromaritim, tetapi juga mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya komitmen dari beberapa pimpinan OPD yang absen dalam evaluasi. Atas perilaku tak disiplin tersebut, jabatan para pimpinan OPD juga saat ini terancam.
“Beberapa OPD cuma kirim perwakilan. Itu langsung kami pulangkan. Pimpinan OPD, sekretaris, dan perencana wajib hadir sendiri. Ini perintah bupati,” tegasnya.
Politikus Partai Nasdem itu menekankan, evaluasi Renstra ini juga menjadi tolok ukur kemampuan teknis dan manajerial pimpinan OPD serta akan dijadikan dasar dalam penempatan jabatan yang sesuai kapasitas.
“Ini bukan soal dokumen semata, ini juga proses evaluasi. Kita ingin tahu siapa yang benar-benar paham visi misi kepala daerah dan siapa yang hanya sekadar duduk di jabatan,” tandasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Halsel menargetkan penyusunan Renstra rampung paling lambat 28 Juli 2025. OPD diminta kerja maraton, memastikan dokumen perencanaan tidak sekadar formalitas, tapi menjadi alat ukur pembangunan 5 tahun ke depan.
Tinggalkan Balasan