Tandaseru — DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah, Senin (7/7/2025), di Ruang Rapat DPRD. Rapat ini membahas Laporan Realisasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2025, sebagai forum evaluatif rutin yang bertujuan menilai capaian pendapatan dan belanja daerah, sekaligus memproyeksikan kondisi fiskal hingga akhir tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah, termasuk potensi perubahan proyeksi pendapatan dan dampaknya terhadap belanja publik. Evaluasi ini juga menjadi dasar penting dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan antara lain adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berada di bawah target. DPRD juga menyoroti adanya kebocoran retribusi dari sejumlah titik penagihan, yang dianggap berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah. DPRD mendesak perlunya langkah konkret dalam bentuk pengawasan lapangan, pembenahan sistem penarikan retribusi, serta penegakan aturan untuk menutup celah kebocoran pendapatan tersebut.
Selain itu, rapat juga membahas penambahan anggaran yang cukup besar pada tahun 2025, khususnya untuk pembiayaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPRD mengingatkan agar rencana belanja tersebut tidak mengganggu porsi anggaran pembangunan dan pelayanan publik, serta dikelola dengan perencanaan yang matang dan akuntabel.
DPRD dan Pemerintah Daerah juga membahas perlunya antisipasi terhadap kejadian-kejadian di luar dugaan, seperti bencana alam, kondisi darurat kesehatan, maupun peristiwa sosial lainnya, yang berpotensi memerlukan penanganan segera dan alokasi anggaran tak terduga. Pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan cadangan anggaran dan mekanisme tanggap darurat yang efektif agar bisa merespons secara cepat dan tepat tanpa mengganggu program prioritas yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Ade Kama menyampaikan, rapat evaluasi ini bukan hanya menjadi bentuk pengawasan bersama, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih realistis, responsif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRD dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan sinergi dalam mengelola keuangan daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan