Tandaseru — Kepala Kejari Pulau Morotai, Maluku Utara, Indra Nuatan, mengungkapkan adanya 37 paket proyek pembangunan fasilitas pendidikan yang diduga bermasalah.
Proyek-proyek tersebut di antaranya pembangunan SD dan SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024. Dari puluhan proyek, seperti pembangunan ruang laboratorium komputer, rumah dinas guru, ruang kelas, ruang tata usaha, ruang UKS, dan sejumlah bangunan lainnya telah dicairkan 100 persen meski ada yang progres fisiknya belum selesai.
Proyek fisik yang sudah selesai 100 persen dikerjakan yakni rumah dinas guru dan ruang laboratorium komputer SD Negeri Juanga.
Indra ketika dikonfirmasi tandaseru.com mengaku meski sebelumnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah meminta pendampingan kejari, selama proyek berjalan tidak ada koordinasi sama sekali.
“Jadi saya sudah putuskan pendampingan karena saya kecewa mereka tidak pernah berkoordinasi setelah ditunjuk pendampingan. Kita tidak tahu ada permasalahan proyek di luar. Saya kecewa. Ini dari pendidikan, 37 paket proyek,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Padahal Indra telah meminta jika ada proyek bermasalah agar dilaporkan supaya proyek tersebut didampingi hingga berjalan tuntas.
“Tapi malah saya tidak pernah dikoordinasikan. Kalau ada masalah, undang saya supaya saya turun ke lokasi, karena (selama ini) tidak pernah diundang untuk turun ke lokasi,” akunya.
“Jadi problemnya kami tidak tahu, apakah problem dengan pemilik lahan, apakah problem dengan pekerja, atau warga menghalang-halangi dan atau terbentur dengan anggaran, mereka tidak pernah koordinasi ke kami,” timpal Indra.
Setelah kejari melepas pendampingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan audit proyek-proyek tersebut.
“Jadi kalau kalian tanya, memang benar bermasalah, dan BPK sudah turun dan langsung mengaudit itu 37 paket proyek sekolah itu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan