Tandaseru — Ketua GP Ansor Kepulauan Sula Sukri Upara mendesak Kejari segera mengungkapkan hasil audit kasus korupsi anggaran BTT tahun 2021. Dugaan penyalahgunaan anggaran kasus itu diaudit BPKP Provinsi Maluku Utara.
“Karena ini sudah hampir sebulan Kejari Sula menerima hasil audit dari BPKP Malut dan menjadi keresahan kami juga,” kata Sukri kepada tandaseru.com, Jumat (29/9).
Sukri mengingatkan Kejari agar tidak memperlambat atau menunda-nunda pengumuman hasil audit kasus tersebut. Sebab penundaan bakal memberi kesan seolah-olah publik lupa akan kasus ini.
Menurut Sukri, seharusnya Kejari menjadikan kasus BTT sebagai prioritas, sebab kasus ini menggunakan dana Covid-19 dan menjadi atensi publik.
“Jangan ada upaya menunda kasus ini, dan membuat publik lupa, karena alasan kejaksaan saat ini juga baru menerima hasil audit dari BPKP Malut,” kata Sukri mengingatkan.
Sukri memahami kejaksaan tentu telah membuat deadline terkait hasil audit kasus BTT. Apalagi kasusnya tersebar di seluruh Kabupaten Sula maupun Provinsi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan