PEMBANGUNAN Maluku Utara sepanjang tahun 2022 harus diakui, memang mengalami perkembangan yang dinamis. Namun juga harus diakui, berbagai persoalan juga ikut mewarnainya pembangunan Maluku Utara. Harus diakui, dinamika sosial ekonomi politik Maluku Utara telah memberi nutrisi dan energi bagi perjalanan pemerintahan dan daerah ini untuk kembali menjahit harapan-harapan di tahun-tahun berikutnya.
Pemerintah daerah harus dapat belajar dari berbagai kekurangan, di tengah waktu yang
tersisa dua tahun. Pemerintah daerah Maluku Utara di bawah kepemimpinan KH Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali setidaknya harus meninggalkan jejak legacy yang baik untuk dicatat generasi mendatang. Bukan meninggalkan “amanat” catatan buruk.
Berangkat dari berbagai pengalaman yang telah menguras energi dan pikiran, Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd selaku Ketua ICMI Orwil Maluku Utara menyatakan, berbagai kekeliruan tak boleh diulang karena akan membunuh masa depan dan harapan masyarakat Maluku Utara yang lebih baik. Untuk itu, menemukan kembali Maluku Utara ke depan yang lebih beradab, demokratis, dan mandiri tidak harus mengulang cara-cara lama.
Maluku Utara secara khusus akan segera memasuki tahun politik. Dengan demikian, tata kelola politik dan pemerintahan sudah harus diterjemahkan dalam ruang-ruang konkrit yang lebih adil, yang memudahkan setiap orang untuk bisa saling mengawasi.
Suatu pemerintahan, menurut pandangan Ignas Kleden (2003) hanya bisa bersikap terbuka kalau dia relatif bersih (karena pemerintahan yang tidak bersih akan berusaha sekuat tenaga menutupi pola laku penyelewengan yang dilakukan), sementara untuk menjadi bersih dia harus terbuka terhadap kontrol dan kritik. Dilema ini dicoba dipecahkan dengan tidak meminta birokrasi untuk menjadi lebih bersih tetapi dengan memaksanya menjadi lebih terbuka.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, ICMI Orwil Maluku Utara menilai bahwa glorifikasi terhadap Maluku Utara atas berbagai lompatan yang dilalui telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Tahun 2017 lalu, Maluku Utara dinobatkan oleh BPS sebagai provinsi dengan Indeks Kebahagiaan tertinggi di Indonesia dengan skor 75,68.
Tinggalkan Balasan