Tandaseru — Pemda Halmahera Barat, Maluku Utara, akan melakukan percepatan sertifikasi 200 lahan dan bangunan milik daerah yang belum tersertifikasi. Targetnya, program sertifikasi itu akan selesai di 2023.
Kabag Pemerintahan Fadli Husen saat dikonfirmasi tandaseru.com mengatakan, hal ini dilakukan lantaran di Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sertifikasi menjadi salah satu aspek penilaian.
“Pemda Halmahera Barat fokus selesaikan sertifikasi tanah, karena lahan pemda 200 kapling lebih yang belum disertifikasi di wilayah Halbar. Tahun ini kita fokus di Kecamatan Jailolo,” ungkap Fadli, Senin (28/11).
Mantan Kepala Kas Daerah Halbar ini juga menjelaskan, 200 lahan yang belum tersertifikasi itu termasuk sekolah dan puskesmas. Akhir tahun ini diupayakan 50 sertifikat tanah selesai, dan sisanya ditargetkan tahun depan selesai.
“Lahan dan bangunan itu milik pemda, hanya sertifikat yang belum ada. Inshaa Allah tahun ini kita upayakan 50 sertifikat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan