Tandaseru — Ratusan tukang bentor dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Bangsaha Pulau Morotai, Maluku Utara, kembali menggelar aksi di depan kantor bupati dan DPRD Morotai, Selasa (25/8). Unjuk rasa ini untuk memprotes pengadaan 200 unit bentor oleh Satgas Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) Morotai milik Pemerintah Kabupaten. Pengadaan bentor dinilai akan mempersempit ruang kerja tukang bentor yang sudah ada saat ini.
Aksi ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya para tukang bentor berdemonstrasi pada 10 Agustus lalu. Pada aksi pertama, Pemkab dan DPRD berjanji akan mengkaji kembali pengadaan 200 bentor tersebut hanya saja hingga kini tak ada informasi lanjutan.
“Yang jelas, janji di atas meja hearing DPRD lalu bahwa akan diadakan kajian intensif dan informasinya akan segera disampaikan ke publik adalah omong kosong saja,” ungkap Koordinator Lapangan Fikram Djakria.
Menurut dia, informasi pengkajian 200 unit bentor tersebut belum diterima, namun penerimaan pendaftaran kredit bentor sudah dilakukan oleh Satgas Cilaka Morotai.
“Padahal sudah disampaikan berulangkali oleh organda dan Dishub bahwa akan diadakan pengkajian dan kemudian ditindaklanjuti. Seharusnya selama proses pengkajian berjalan tidak ada kegiatan penerimaan berkas kredit bentor oleh Satgas Cilaka,” tegas Fikram.
Fikram bilang, pengadaan bentor tersebut menunjukkan sikap apatis dan masa bodoh Pemda dan DPRD terhadap nasib rakyat Morotai.
“Pemda dan DPRD harus lebih serius melihat kesejahteraan sopir bentor. Katankanlah jumlah 400-an bentor yang sudah ada saja sangat tidak berimbang dengan jumlah penduduk di Pulau Morotai, apalagi ini ditambah pengadaan 200 bentor oleh Pemda,” bebernya.
Demi mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi rakyat Pulau Morotai, Fikram menilai kebijakan Satgas tersebut tidak relevan. Apalagi, kata dia, sumber anggaran pengadaan bentor tidak jelas.
“Dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar pengadaan bentor tersebut, tidak diketahui sumber anggarannya dari mana. Kan aneh,” ujarnya.
Ketua Organda Pulau Morotai, Irfan H. Abdurrahman yang diwawancarai terpisah menyatakan dukungannya terhadap aksi hari ini. Pasalnya, hingga kini tidak ada konfirmasi apapun dari pemegang kebijakan terkait tuntutan aksi sebelumnya.
“Terutama Satgas Cipta Lapangan Kerja sebagai pihak yang bertanggungjawab atas rencana pengadaan tersebut. Selama tidak ada konfirmasi dari pihak terkait, Organda akan mendukung sikap dari sopir bentor,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan