Tandaseru — Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemersatu Rakyat Halmahera Barat (Gapura) Maluku Utara mengepung Kantor Bupati Halmahera Barat, Selasa (19/4). Para demonstran ini menuntut pemda segera bertindak menertibkan harga BBM eceran yang kini selangit.
Koordinator Lapangan Muthia Salasa saat ditemui usai aksi menyatakan, aksi hari ini sebagai bentuk keresahan massa aksi lantaran tuntutan pada aksi jilid I pekan lalu tak diindahkan pemda.
“Kami dari Aliansi Gapura Halbar meminta kepada pemerintah daerah agar berikan tanda tangan pada surat pernyataan bahwa menyetujui penolakan atas kenaikan harga BBM. Cuma Wakil Bupati saat hearing terbuka dengan massa aksi beralasan bahwa tanda tangan harus dibarengi juga dari unsur pimpinan DPRD Halbar. Padahal surat pernyataan untuk DPRD kami juga sudah siapkan secara terpisah, tapi Pemkab Halbar beralasan seperti itu supaya tidak menandatangani pernyataan yang kami buat,” ujar aktivis HMI ini.
Muthia menyebutkan, ada informasi terbaru bahwa pemerintah pusat bakal menaikkan harga BBM jenis Pertalite. Padahal, saat ini saja Pertalite sudah langka di Halbar. Kalaupun ada, harganya mencapai Rp 12 ribu per liter di tingkat pengecer.
“Otomatis ada mafia-mafia yang bermain harga karena Pertalite di SPBU sementara ini masih dengan harga standar Rp 7.650 per liter. Begitu juga dengan harga Pertamax di tingkat pengecer Rp 15.000 per liter. Bagi kami penetapan harga ini adalah sebuah kewajaran bagi pengecer karena potongan biaya transportasi dan juga keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hal ini tak bisa dijadikan sandaran kewajaran, mengingat ini adalah sebuah bentuk penjajahan terhadap masyarakat,” cecarnya.
Demo ini juga diwarnai aksi bakar ban. Namun Satpol PP dan Damkar Halbar segera mendatangkan mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
Tinggalkan Balasan