Tandaseru — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Barat, Maluku Utara, mengkritisi DPRD dan pemerintah daerah yang dinilai hanya diam di tengah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM.
Kondisi ini, kata Ketua GMNI Halbar Marinus Pangulili, menandakan rakyat Halbar saat ini tidak memiliki pemerintahan.
“Kita sepertinya tidak ada pemerintah saja. Harusnya kan ada pembahasan oleh DPRD, memberikan solusi kepada Bupati dan Wakil bupati terkait keluhan rakyat soal kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM seperti ini,” tutur Marinus, Kamis (7/3).
Menurut Marinus, DPRD merupakan lembaga yang di dalamnya menampung para pemikir. Untuk itu DPRD memiliki tanggung jawab memelihara dan menjaga sekaligus mengakomodir keluhan rakyat untuk disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati.
“DPRD itu pemikirnya rakyat. Anda dititipkan di situ untuk berpikir kemaslahatan rakyat kecil. Kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM seperti ini anda diam saja, ada apa ini? DPRD macam apa ini?” ujarnya.
Marinus berharap dengan kondisi yang mencekik ini DPRD bisa tampil di depan menawarkan gagasannya kepada pemerintah daerah.
“Saya pikir ini kondisi yang mencekik nasib rakyat kecil. Harga sembako pasti meningkat, bagaimana nasib rakyat kecil nanti? Ini yang harus dipikirkan. Prinsipnya GMNI akan tetap mengawal hal ini sampai tuntas,” sambungnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD tidak menggunakan argumentasi bahwa kenaikan harga BBM karena beban APBN. Sebab hal ini adalah cara pandang yang salah dan mengkhianati pesan Pasal 33 UUD 1945.
“Negara ini hidup rukun dengan selalu mengedepankan asas Pancasila dan UUD 1945, jadi jangan terapkan kebijakan neoliberaslisme yang bertentangan dengan UUD 1945,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan