Tandaseru — Pembelian puluhan ekor sapi kurban melalui Dana Desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, pada momentum Hari Raya Idul Adha 2021 lalu menuai sorotan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT).
Sekjen Kemendes-PDTT Taufik Madjid menyatakan, masalah pembelian sapi kurban itu kini sedang ditelusuri pihaknya.
Menurut Taufik, Dana Desa boleh dipakai untuk kegiatan apa saja kecuali yang dilarang atau tidak diprioritaskan. Termasuk yang tidak diprioritaskan yakni pengadaan sapi untuk kurban.
“Jadi kami tim sedang berkoordinasi dengan Pemda Halmahera Barat karena untuk pengadaan sapi itu tidak masuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa,” jelas Taufik kepada tandaseru.com, Selasa (15/3).
Taufik bilang, saat ini tim Kemendes-PDTT sedang mengkonfirmasi Pemda Halmahera Barat agar titik terang dari masalah ini bisa terungkap.
“Makanya kita turunkan tim nanti berkoordinasi dengan DPMD Kabupaten Halmahera Barat kemudian dengan Inspektorat kita akan memetakan soalnya di mana,” ungkapnya.
Disentil terkait potensi terjadi temuan pada pembelian sapi kurban, lanjut dia, belum dapat dipastikan sampai ada hasil yang peroleh tim Kemendes-PDTT.
“Nanti kita lihat skalanya seperti apa, karena nanti semua punya acuan dan saya akan menghubungi Pak Bupati secara langsung kira-kira seperti apa gitu kan,” cetus dia.
Terpisah, Bupati Halmahera Barat James Uang yang ditemui usai mengikuti pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara di Sahid Bela Hotel Ternate membenarkan adanya pembelian sapi kurban dengan Dana Desa.
Meski begitu, James beralasan pembelian itu dilakukan karena adanya aspirasi masyarakat Halmahera Barat.
“Itu kan sebetulnya aspirasi masyarakat yang sebetulnya bukan dipaksakan begitu. Jadi itu kan sudah dibicarakan teknisnya dengan DPMD kemarin jadi sudah dibereskan,” kata James.
Politikus Partai Demokrat Maluku Utara ini menjelaskan, DPMD Halmahera Barat sudah melakukan pertemuan dengan para kepala desa untuk membahas persoalan tersebut serta dicarikan solusi penyelesaiannya.
“Jadi DPMD dengan kades-kades sudah melakukan pertemuan merumuskan solusinya seperti apa begitu. Jadi teknisnya ada di DPMD dan kades,” cetus dia.
Ia pun membantah bila pembelian sapi kurban ini atas perintahnya selaku bupati.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.