Tandaseru — Kepala Desa Peot, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Wandra Dano Ismail didemo warganya, Rabu (10/11). Dalam aksi di depan kantor bupati, warga mendesak Bupati James Uang mencopot Wandra dari jabatannya.
Pasalnya, ia diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) ahun anggaran 2019-2020.
Warga mengancam apabila tuntutannya tidak ditindaklanjuti maka aktivitas pemerintahan di desa bakal diboikot.
Koordinator Lapangan, Arlan Oba, saat menyampaikan orasinya mengatakan warga Desa Peot merasa resah dengan kinerja pemerintah desa. Padahal tugas kades sebagai pemimpin dapat melayani hal-hal yang menguntungkan masyarat.
Arlan menjelaskan, masalah yang terjadi di Desa Peot di antaranya adalah struktur pemerintah desa bersifat dinasti dan KKN. Sebab Bendahara Desa merupakan ponakan kades sendiri.
“Dan juga sikap serta karakternya seperti preman sehingga masyarakat merasa tertekan lewat sikap premanismenya,” ujar Arlan.
Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah diatur tugas seorang kepala desa. Namun mekanisme pengelolaan ADD dan DD tahun anggaran 2019-2020 justru menimbulkan tanda tanya warga.
“Dan kami masyarakat memintah agar Bapak Bupati dan Wakil Bupati sikapi masalah ini secara serius,” tegas Arlan.
Tinggalkan Balasan