Tandaseru — Alih-alih mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, tuntutan penolakan beroperasinya kapal cepat MV Trans JB oleh puluhan motoris speedboat Jailolo justru tak diindahkan pemerintah setempat.
Meski sempat berdebat dengan sejumlah pihak dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Bupati Halbar, Kamis (14/10), Ketua Asosiasi Speedboat Jailolo, Alon Abdulgafur tak mampu berbuat banyak. Alhasil rencana beroperasinya Kapal tersebut disepakati oleh Pemerintah Halmahera Barat.
Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad kepada wartawan menyampaikan, pertemuan tersebut sempat memanas lantaran Ketua Asosiasi Speedboat Jailolo keberatan dengan kesepakatan masuknya kapal cepat itu. Namun pemerintah daerah berada pada posisi taat asas. Di mana dalam Instruksi Presiden mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah harus membuka ruang investasi.
“Nah, salah satunya kapal cepat. Ini juga dalam rangka mendukung program pariwisata di Halmahera Barat. Dari ruang publik misalnya di medsos saya juga membaca bahwa respon positif dari masyarakat terkait kehadiran kapal cepat ini cukup tinggi. Dari sisi yang lain, kualitas pelayanan speedboat juga dikeluhkan oleh warga,” ucapnya usai rapat.
Untuk itu, ia memerintahkan Kepala KPLP serta Kepala Dinas Perhubungan agar mengatur jadwal operasi kapal cepat secara tepat.
“Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan akan kapal cepat sudah harus ada di Halmahera Barat,” tutur Ketua DPC Partai Nasdem Halmahera Barat itu.
Menurutnya, kehadiran kapal cepat sudah pasti menuai pro-kontra seperti kehadiran Indomaret dan Alfamidi beberapa bulan lalu. Tapi situasi itu harus dialami masyarakat Halmahera Barat.
“Namun kehadiran kapal cepat juga tidak bisa membuat kita mengabaikan speedboat yang ada di sini karena mereka juga sudah sangat berjasa melayani perhubungan antara Jailolo-Ternate dan sebaliknya sudah puluhan tahun lamanya,” bebernya.
Tinggalkan Balasan