Tandaseru — DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, meminta pemerintah daerah memiliki rencana utuh menyiasati persoalan honorer daerah (honda).
Wakil Ketua II DPRD Haltim, Idrus Maneke mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah harus memetakan kebutuhan honda tiap tahunnya.
“Harus ada rencana yang utuh, berapa banyak honda yang dibutuhkan pemda setiap tahun, terus tenaga honda apa-apa saja yang dibutuhkan. Dan hal ini saya sudah sampaikan ke Komisi II untuk sampaikan langsung ke BKD,” tuturnya, Selasa (27/7).
Menurutnya, sekretaris daerah telah memiliki skema yang baik terkait pembiayaan honda. Namun sejauh ini skema tersebut belum seimbang dengan langkah yang diambil.
“Kalau dalam rangka penghematan anggaran harus ada database, sehingga bisa sampaikan pemda membutuhkan honda berapa banyak, misalnya kesehatan berapa orang, pendidikan berapa orang dan seterusnya,” paparnya.
Dengan begitu kebijakan yang diambil tidak ada langkah protes dari publik. Sebab opini yang berkembang saat ini menimbulkan kecurigaan pemberhentian honda dilatarbelakangi tendensi politik.
“Kalau mau bersinergi dan penghematan anggaran maka harus ada database kebutuhan honda, sehingga bisa mengetahui berapa yang keluar dan berapa yang masuk,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.