PT Feni Haltim Pastikan Seluruh Konstruksi Berjalan di Kawasan Industri Buli Kantongi Izin Lengkap
Tandaseru – Manajemen PT Feni Haltim (PT FHT), pengembang dan pengelola Kawasan Industri Buli, meluruskan informasi yang berkembang terkait proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di wilayah operasionalnya.
Melalui siaran persnya, manajemen menegaskan seluruh kegiatan konstruksi yang sedang berjalan saat ini telah mengantongi izin lengkap secara hukum, sementara penyusunan dokumen AMDAL baru diperuntukkan bagi rencana pengembangan fasilitas tambahan yang belum dibangun.
Klarifikasi ini disampaikan agar tidak terjadi pencampuran informasi antara aktivitas proyek yang sudah berizin dengan rencana pengembangan kawasan pada masa mendatang.
Manajemen PT FHT menjelaskan, perizinan pembangunan di Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko diterapkan secara berurutan dan tidak dapat dilompati, dimulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai dasar tata ruang, AMDAL sebagai Persetujuan Lingkungan, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai persetujuan teknis bangunan.
Dalam rincian status perizinannya, PT FHT memaparkan tiga tahapan utama pengembangan kawasan, yakni:
- Pembangunan Awal (2023): Perusahaan telah memiliki PKKPR, AMDAL 2023, serta PBG untuk pembangunan awal kawasan beserta infrastruktur pendukungnya. Kegiatan konstruksi pada tahap ini aktif berjalan dan 100 persen telah berizin secara hukum.
- Perluasan Kawasan (2025): Untuk pengembangan kawasan industri dan zona pendukung, perusahaan telah mengantongi AMDAL 2025 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1158 Tahun 2025. Aktivitas konstruksi di zona ini juga aktif dan 100 persen telah berizin secara hukum.
- Rencana Pengembangan Fasilitas Tambahan (2026): Seiring perkembangan rencana Kawasan Industri Buli, perusahaan tengah menyusun dokumen AMDAL baru untuk fasilitas tambahan di luar konstruksi yang sedang berjalan.
“Fasilitas tambahan tersebut masih merupakan rencana pengembangan dan belum memasuki tahap konstruksi. Tidak terdapat aktivitas konstruksi apapun untuk fasilitas tambahan tersebut,” tulis manajemen PT FHT dalam keterangan resminya yang diterima tandaseru.com, Sabtu (21/11/2026).
Penyusunan AMDAL sebelum pelaksanaan konstruksi ini dilakukan untuk memastikan potensi dampak lingkungan dan sosial dapat diidentifikasi serta dikelola secara komprehensif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021. Dalam prosesnya, perusahaan turut menghimpun saran, pendapat, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk melalui mekanisme konsultasi publik.
Mengacu pada prinsip dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, manajemen juga menekankan penyusunan rencana AMDAL baru tidak membatalkan dokumen AMDAL yang telah terbit sebelumnya, sehingga dipastikan tidak ada pekerjaan tanpa izin di lingkungan perusahaan.
Sebagai bentuk komitmen keterbukaan, manajemen PT FHT telah menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur Idrus E Maneke guna memaparkan perkembangan proyek sekaligus menunjukkan dokumen perizinan perusahaan, termasuk AMDAL.
Usai pertemuan dan meninjau langsung dokumen perizinan tersebut, Ketua DPRD menyatakan dukungan terhadap investasi yang berdampak positif bagi daerah.
“Pada prinsipnya kami mendukung investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga membuka potensi lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat Halmahera Timur,” ujar Idrus dalam pertemuan tersebut.
Manajemen PT FHT juga menyampaikan apresiasi atas ruang diskusi bersama pimpinan legislatif daerah dan berharap sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terus terjalin agar pengembangan Kawasan Industri Buli berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.