Tandaseru — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara memperkuat peran sektor jasa keuangan yang inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara yang mencapai 16,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan III-2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam media gathering OJK di hotel Molokai, Pulau Morotai, Kamis (19/11/2026).
Perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III-2026 mencatat nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp42,8 triliun dengan pertumbuhan kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc) 17,16 persen. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh Industri Pengolahan yang tumbuh 35,19 persen (yoy) dengan andil 14,51 poin persentase atau lebih dari 87 persen dari total pertumbuhan, sejalan dengan berlanjutnya hilirisasi nikel.
Pada sisi perdagangan luar negeri, neraca perdagangan Maluku Utara mencatat surplus 7,54 miliar dolar AS sepanjang Januari–September 2026, ditopang ekspor senilai 13,35 miliar dolar AS yang tumbuh 26,74 persen (yoy) dengan dominasi hilirisasi besi dan baja sebesar 54,66 persen serta nikel sebesar 33,65 persen.
“Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum merata kepada seluruh masyarakat di Provinsi Maluku Utara, sehingga perlu dorongan peningkatan diversifikasi potensi ekonomi untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Kepala OJK Adi Surahmat.
Kinerja Perbankan dan BPR/BPRS
Berdasarkan lokasi kantor per September 2026, total kredit/pembiayaan perbankan di Maluku Utara tercatat Rp17,10 triliun atau tumbuh 5,77 persen (yoy) dan 4,00 persen year-to-date (ytd)—dengan rincian kredit/pembiayaan konvensional Rp15,45 triliun (3,46 persen ytd; 4,61 persen yoy) dan syariah Rp1,65 triliun (9,43 persen ytd; 18,02 persen yoy)—serta rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,39 persen (di bawah threshold 5 persen).
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp24,27 triliun atau tumbuh 53,16 persen (yoy) dan 28,93 persen (ytd)—melampaui pertumbuhan DPK nasional sebesar 8,22 persen (yoy)—dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 70,48 persen (dibandingkan LDR nasional 88,11 persen).
Penyaluran kredit UMKM berdasarkan lokasi kantor mencapai Rp3,64 triliun (tumbuh 5,01 persen secara triwulanan), didominasi usaha kecil 44,30 persen (Rp1,61 triliun), usaha mikro 41,41 persen (Rp1,51 triliun), dan usaha menengah 14,28 persen (Rp0,52 triliun), sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Triwulan III-2026 mencapai Rp634,66 miliar kepada 8.479 debitur yang didominasi sektor perdagangan besar dan eceran serta skema KUR Mikro.
Berdasarkan lokasi usaha pada September 2026, total kredit perbankan mencapai Rp34,56 triliun (tumbuh 5,54 persen yoy; -1,56 persen ytd) dengan NPL gross 1,81 persen, lebih rendah dari NPL gross nasional sebesar 2,11 persen. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit terdiri atas kredit investasi 40,69 persen (Rp14,06 triliun), kredit konsumsi 33,06 persen (Rp11,43 triliun), dan kredit modal kerja 26,25 persen (Rp9,07 triliun), sedangkan sekitar 71,88 persen terkonsentrasi pada sektor Industri Pengolahan (28,74 persen atau Rp9,93 triliun), Rumah Tangga (25,54 persen atau Rp8,83 triliun), serta Pertambangan dan Penggalian (17,59 persen atau Rp6,08 triliun). Kredit UMKM berdasarkan lokasi usaha tercatat Rp4,20 triliun (turun 6,75 persen yoy dan 8,56 persen ytd), meliputi usaha mikro Rp1,98 triliun (47,07 persen), usaha kecil Rp1,64 triliun (38,98 persen), dan usaha menengah Rp0,59 triliun (13,95 persen).
Pada industri BPR dan BPR Syariah di Maluku Utara per September 2026, total aset mencapai Rp1.102,52 miliar (sekitar Rp1,10 triliun), tumbuh 9,85 persen (ytd) dari Rp1.003,63 miliar pada Desember 2025 dan meningkat 15,43 persen (yoy) dari Rp955,16 miliar pada September 2025. Penyaluran kredit/pembiayaan BPR/BPR Syariah mencapai Rp633,85 miliar (tumbuh 4,45 persen ytd dari Rp606,87 miliar pada Desember 2025 dan naik 11,91 persen yoy dari Rp566,39 miliar pada September 2025), terdiri atas kredit konsumsi Rp616,18 miliar (4,83 persen ytd; 12,30 persen yoy), kredit modal kerja Rp12,76 miliar (12,13 persen ytd; 10,96 persen yoy), serta kredit investasi Rp4,91 miliar (kontraksi -36,40 persen ytd; -20,68 persen yoy).
Penghimpunan DPK BPR/BPR Syariah mencapai Rp312,06 miliar (naik 11,35 persen ytd dari Rp280,25 miliar pada Desember 2025 dan tumbuh 8,01 persen yoy dari Rp288,92 miliar pada September 2025), ditopang deposito Rp159,88 miliar (6,24 persen ytd; 11,91 persen yoy) dan tabungan Rp152,18 miliar (17,28 persen ytd; 4,20 persen yoy).
IKNB, Pasar Modal, Literasi, TPAKD, dan BIK 2026
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) per September 2026, total pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat Rp2.730 miliar (Rp2,73 triliun), meningkat dari Rp2.698 miliar (Rp2,70 triliun) pada Juni 2026 dan Rp2.627 miliar pada Desember 2025. Outstanding pinjaman fintech lending (LPBBTI) naik menjadi Rp365 miliar dari Rp357 miliar pada Juni 2026 dan Rp312 miliar pada Desember 2025, sedangkan piutang pembiayaan dan penyertaan modal ventura turun menjadi Rp11 miliar dari Rp12 miliar pada Juni 2026.
Pada pasar modal, jumlah investor (Single Investor Identification/SID) hingga September 2026 mencapai 86.430 SID (tumbuh 101,37 persen yoy dan 80,99 persen ytd), mencakup Reksadana 83.662 (83,75 persen ytd; 104,44 persen yoy), Saham 20.948 (34,19 persen ytd; 56,61 persen yoy), dan SBN 1.241 (20,02 persen ytd; 41,83 persen yoy), dengan nilai transaksi saham pada September 2026 sebesar Rp172,57 miliar (-21,92 persen ytd; 102,36 persen yoy, dibandingkan Rp203,46 miliar pada Juni 2026 dan Rp221,02 miliar pada Desember 2025).
Sepanjang Januari–Oktober 2026, OJK Provinsi Maluku Utara menggelar 43 kegiatan edukasi keuangan di 10 kabupaten/kota dengan 6.942 peserta—terdiri atas pelajar dan mahasiswa 4.006 peserta (58 persen), masyarakat umum, UMKM, dan nelayan 2.350 peserta (34 persen), serta aparatur dan instansi (ASN, Kepolisian, Basarnas, PKK, dan karyawan) 586 peserta (8 persen), termasuk menjangkau wilayah kepulauan terluar seperti Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai—serta 5 kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah dengan 372 peserta (Kelompok Ibu Cerdas Indonesia 90 peserta, Anggota Basarnas 40 peserta, Training of Trainers Pasar Modal Syariah bagi guru dan pengajar 102 peserta, Pegawai RRI Ternate 40 peserta, dan Financial Literacy Capital Market Education bagi Masyarakat Ekonomi Syariah 100 peserta).
Pada periode yang sama, capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meliputi Simpanan Pelajar (SimPel) untuk 1.938 nasabah dengan total tabungan Rp2,26 miliar, Jaminan Sosial dengan 59.955 objek tertanggung, penggunaan QRIS sebanyak 13.486.084 transaksi senilai Rp1,413 triliun, serta KUR Nelayan sebanyak 10 kegiatan bagi 579 peserta, disertai kunjungan ke Ternate dan Tidore Kepulauan, coaching clinic hybrid bagi pengurus TPAKD kabupaten/kota, serta Media Update pada 10 Maret 2026 dan 16 Agustus 2026 maupun publikasi melalui Instagram @ojk_malukuutara.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara tercatat 48,65 persen dan inklusi 77,18 persen, di bawah capaian nasional 69,57 persen dan 93,61 persen.
Selama Januari–Oktober 2026, Kantor OJK Provinsi Maluku Utara melayani 4.636 layanan web dan walk-in, terdiri atas 4.310 permintaan SLIK/IDEB (3.150 online dan 1.160 offline, atau 92,97 persen), 204 pemberian informasi (4,4 persen), dan 122 pengaduan konsumen (2,63 persen; terdiri atas 53 pengaduan PVML/43,44 persen, 41 perbankan/33,61 persen, dan 28 IKNB lainnya/22,95 persen).
Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026—mulai dari Road to BIK di SD 07 Kota Ternate (100 peserta, 100 rekening SimPel), ADIRA EXPO (500 peserta, 42 unit kredit kendaraan bermotor), Sosialisasi UMKM Maluku Utara Go Digital (30 peserta, 30 QRIS), Sosialisasi Edukasi BIK Ke-27 dalam rangka HUT Provinsi Maluku Utara bagi pelajar SMA (250 peserta), WIW 2026 Sekolah Pasar Modal HMI Kota Ternate (30 peserta, 30 rekening efek), Sosialisasi UMKM Kehutanan dan Sosial bersama Kementerian Kehutanan, DP3A Maluku Utara, dan PNM (30 peserta), FinColor Kids (63 peserta, 63 rekening SimPel), SmartFin Rangking 1 (100 peserta pelajar SMA/SMK Ternate), FinFluence Reels Challenge 2026 (20 peserta LJK Ternate), Podcast RRI, Legu Tara No Ate (100 peserta, 100 rekening Tring by Pegadaian), FLCME bagi Ibu-Ibu MES dan Guru SMP & SMA se-Kota Ternate (masing-masing 100 peserta) bersama KSPM FEB Unkhair, BEI, dan Phintraco Sekuritas, hingga BIK FEST 2026 dan Puncak BIK 2026 di Ternate pada 31 Oktober 2026 bertema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”—diikuti sekitar 2.513 peserta dan menghasilkan pembukaan 506 rekening efek/saham baru, 700 rekening SimPel baru, serta penyaluran pembiayaan produktif Rp81,70 miliar kepada 735 debitur di Kota Ternate.
Pelindungan Konsumen, Satgas PASTI, dan Imbauan
Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Maluku Utara mencatat 222 pengaduan melalui portal SIPASTI (sipasti.ojk.go.id) sepanjang Semester I 2026 (terdiri atas 180 pinjol ilegal, 41 investasi ilegal, dan 1 entitas gadai swasta ilegal di Kota Ternate yang dihentikan operasionalnya hingga mengantongi izin resmi), 1.430 laporan melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center (iasc.ojk.go.id) yang didominasi usia 18–50 tahun (dengan rincian demografi pelapor perempuan 63 persen dan laki-laki 37 persen), 23 kegiatan edukasi tatap muka di 9 kabupaten/kota (3 kegiatan bersama perwakilan anggota Satgas PASTI Daerah dan 20 kegiatan bersama PUJK) serta 5 talkshow radio melalui RRI, dan menindaklanjuti 5 entitas terindikasi ilegal periode Januari–Oktober 2026 yakni AppenInc, PT Pendanaan Gotong Royong, Zahra Berkah, NR Investasi, serta Investasi By MK.
OJK Provinsi Maluku Utara mengimbau masyarakat menerapkan prinsip 2L (Legal dan Logis) sebelum berinvestasi, mewaspadai ciri investasi ilegal (keuntungan tinggi dan pasti tanpa risiko, skema member-get-member atau Ponzi, pengelolaan dana tidak transparan, serta penyetoran dana ke rekening yang tidak sesuai identitas/badan usaha), serta tidak mudah percaya hanya karena rekomendasi orang terdekat, tokoh, influencer, atau jumlah pengikut media sosial tanpa verifikasi independen.
“OJK Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan insan media dalam menyebarluaskan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif mengenai perkembangan sektor jasa keuangan, kebijakan OJK, serta berbagai upaya pelindungan konsumen,” tandas Adi.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.