Tandaseru — Seorang warga asal Kabupaten Pulau Taliabu berinisial R melalui penasihat hukumnya, Rafiq Hafitzh, melaporkan seorang ibu rumah tangga berinisial E dan seorang guru PNS berinisial M ke Polda Maluku Utara.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penyebaran informasi bohong (hoaks) terkait iming-iming kelulusan calon anggota TNI tanpa tes dengan kerugian mencapai Rp255 juta.

Kasus ini dilaporkan merujuk pada Pasal 484 jo Pasal 492 jo Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perkara bermula ketika para terlapor menawarkan kepada pelapor terkait seleksi calon anggota TNI yang disebut dapat dilalui tanpa proses seleksi maupun tes, dengan syarat menyiapkan sejumlah uang agar anak pelapor bisa lulus.

Karena keyakinan dan harapan demi masa depan anaknya menjadi anggota TNI, pelapor menyetujui tawaran tersebut dan mentransfer dana sebesar Rp255.000.000 ke rekening Bank BRI milik E dalam dua tahap.

Tahap pertama dilakukan pada 17 September 2025 senilai Rp200.000.000 dan tahap kedua pada 18 September 2025 senilai Rp55.000.000. Dana tersebut dikabarkan akan diserahkan kepada oknum anggota TNI berinisial R yang bertugas di Kalimantan.

Rangkaian Penundaan hingga Hilang Kontak

Setelah dana diserahkan sepenuhnya, keberangkatan anak pelapor untuk mengikuti pendidikan anggota TNI berkali-kali mengalami penundaan dengan berbagai alasan:

  • Desember 2025: Rencana keberangkatan pertama batal dengan alasan masih ditunda
  • Maret 2026: Rencana keberangkatan kedua kembali tidak terlaksana dengan alasan masih ditunda
  • Juni 2026: Rencana keberangkatan ketiga gagal berangkat dengan alasan pesawat mengalami kerusakan
  • 4 Juli 2026: Rencana keberangkatan keempat berakhir kegagalan. Pada pukul 03.00 WIT dini hari, pelapor menerima informasi melalui grup WhatsApp dari oknum anggota TNI R bahwa semuanya gugur dan tidak jadi berangkat.

Saat pelapor berupaya menghubungi langsung R setelah menerima kabar tersebut, nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif dan hilang kontak hingga saat ini.

Upaya Pertanggungjawaban dan Somasi

Pelapor telah beberapa kali mendatangi rumah terlapor E di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, untuk menuntut pengembalian uang secara penuh tanpa kecuali. Namun, E menyatakan baru bersedia mengganti uang tersebut apabila menemukan R yang berada di Kalimantan.

Pelapor juga sempat mengutus saudara sepupu laki-laki untuk meminta pertanggungjawaban. Saat itu, E beralasan sedang mencari uang tiket ke Kalimantan untuk mencari R yang kabarnya telah lari tugas selama beberapa bulan.

Sementara itu, pada 27 Oktober 2026, pelapor menerima transferan sebesar Rp5.000.000 dari terlapor M. Dana tersebut dikabarkan merupakan komisi yang diberikan E kepada M karena telah membantu mencari peserta seleksi anggota TNI, lalu dikembalikan kepada pelapor setelah M mengetahui anak pelapor tidak lulus atau gugur.

Sebelum menempuh jalur laporan polisi, penasihat hukum pelapor telah melayangkan somasi atau teguran hukum pada 11 November 2026 kepada terlapor E. Pertemuan penyelesaian kemudian digelar pada 16 November 2026, namun dinilai tidak memberikan kepastian karena E kembali menyebut pertanggungjawaban atas sisa uang tersebut masih menunggu ditemukannya R.

“Meskipun telah mengalami kerugian sebanyak itu, pada akhirnya tidak ada kepastian yang didapatkan oleh pelapor. Karena itu, kami dengan tegas menyatakan untuk mengambil langkah hukum yang lebih serius,” tegas Rafiq, Kamis (19/11/2026).

Pihak pelapor berharap laporan tersebut diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus meminta Kapolda Maluku Utara melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) menjadikannya sebagai atensi agar memberi efek jera kepada para terlapor.

Sahril Abdullah
Editor
Sahril Abdullah
Reporter