Tandaseru — Asisten Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara, Sukma Aji Wirawan, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman keuangan digital, khususnya maraknya aktivitas judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang berpotensi memicu kerugian finansial hingga persoalan yang lebih luas.

Menurut Sukma, perjudian online tidak hanya menguras uang yang dipakai bermain, tetapi dalam situasi tertentu juga dapat memicu seseorang mencari dana talangan tambahan, termasuk lewat pinjaman online.

“Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan keuangan digital, termasuk menghindari aktivitas perjudian online dan pinjaman dari penyelenggara ilegal,” ujar Sukma dalam media gathering yang dipusatkan di hotel Molokai, Pulau Morotai, Kamis (19/11/2026).

Ia memaparkan, masyarakat perlu mengenali modus serta perbedaan mendasar antara pinjol ilegal dan fintech pendanaan bersama yang legal. Dari sisi modus, pinjol ilegal kerap menawarkan pinjaman melalui komunikasi pribadi seperti SMS atau WhatsApp tanpa izin, menjanjikan pencairan pinjaman cepat tanpa syarat, hingga menggunakan nama yang menyerupai fintech legal.  

Berdasarkan indikator perbedaan yang dipaparkan OJK, pinjol ilegal tidak memiliki izin resmi, mengenakan bunga dan denda pinjaman tidak terbatas, memberikan pinjaman secara sangat mudah, serta meminta akses ke seluruh data di handphone. Selain tidak memiliki layanan pengaduan nasabah, risiko nasabah gagal bayar pada pinjol ilegal berujung pada ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto pribadi, hingga penagihan oleh pegawai yang tidak tersertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).  

Sebaliknya, fintech pendanaan bersama legal terdaftar dan diawasi OJK, menerapkan bunga pinjaman produktif sebesar 0,1 persen per hari dan bunga pinjaman konsumtif 0,3 persen per hari (mulai 1 Januari 2024), serta denda maksimal 100 persen dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan. Pemberian pinjaman legal pun dilakukan melalui proses seleksi, hanya mengakses fitur Camera, Microphone, dan Location (CAMILAN), menyediakan layanan pengaduan, dilarang menawarkan produk melalui jalur pribadi, menerapkan risiko daftar hitam apabila peminjam tidak melunasi setelah 90 hari, serta ditagih oleh pegawai yang tersertifikasi dari AFPI.  

Bagi masyarakat yang telanjur terjerat pinjol ilegal, OJK merinci lima langkah penyelesaian yang harus ditempuh, yakni segera melunasi utang karena utang tetap harus dibayar, menghentikan praktik gali lubang tutup lubang dengan tidak mencari pinjaman baru untuk melunasi utang lama, melaporkan pinjol ilegal ke Satgas PASTI dan kepolisian, melaporkan praktik penagihan yang tidak beretika, serta mengajukan keringanan utang seperti pengurangan bunga maupun perpanjangan waktu apabila tidak sanggup membayar.  

Selain judi online dan pinjol ilegal, warga juga diminta mewaspadai beragam modus penipuan digital seperti scam, phishing, smishing, dan vishing yang memanfaatkan saluran komunikasi digital untuk mencuri informasi pribadi, data keuangan, atau akses ke rekening korban.

“Kami mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pinjaman instan, tidak sembarangan mengklik tautan dari pihak tidak dikenal, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi seperti PIN, password, dan kode OTP,” kata Sukma.

Sukma juga menegaskan pentingnya mengecek legalitas penyelenggara layanan keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum memakai layanan pinjaman digital, seraya menekankan bahwa kewaspadaan saat bertransaksi di ruang digital menjadi kunci agar warga terhindar dari penipuan maupun jeratan aktivitas keuangan yang merugikan.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter