Tandaseru — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara mencatat dinamika yang beragam pada perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya sektor Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) hingga September 2026.

Kepala OJK Provinsi Maluku Utara, Adi Surahmat, mengingatkan masyarakat agar memahami produk, teknis, serta perhitungan pembiayaan sebelum mengajukan pinjaman sekaligus menjaga kualitas kredit dan pengelolaan dana.

Berdasarkan data OJK Provinsi Maluku Utara, sektor perusahaan pembiayaan (multifinance) mencatatkan nilai piutang pembiayaan terbesar dan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp2.730 miliar pada September 2026. Rincian perkembangan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp2.676 miliar pada Desember 2024, Rp2.638 miliar pada Juni 2025, Rp2.627 miliar pada Desember 2025, Rp2.698 miliar pada Juni 2026, dan Rp2.730 miliar pada September 2026.  

Sementara itu, outstanding pinjaman fintech atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) terus menunjukkan tren peningkatan. Nilainya tercatat sebesar Rp167 miliar pada Desember 2024, Rp272 miliar pada Juni 2025, Rp312 miliar pada Desember 2025, Rp357 miliar pada Juni 2026, dan mencapai Rp365 miliar pada September 2026.  

Di sisi lain, piutang pembiayaan atau penyertaan modal ventura tercatat mengalami penurunan menjadi Rp11 miliar pada September 2026 setelah sempat menguat pada Juni 2025. Rincian perkembangan modal ventura tercatat sebesar Rp17 miliar pada Desember 2024, Rp18 miliar pada Juni 2025, Rp15 miliar pada Desember 2025, Rp12 miliar pada Juni 2026, dan Rp11 miliar pada September 2026.  

“Yang perlu kami wanti-wanti adalah mereka memahami produknya. Lalu mereka memahami teknisnya, mereka memahami hitung-hitungannya. Tentunya suku bunga itu berbeda antara satu LJK dan LJK lainnya. Mereka juga harus bisa menutupi itu supaya jangan macet. Nanti pindah ke LJK juga akan tercatat di SLIK. Kalau mereka macet, nanti pinjam KUR nggak bisa dan sebagainya. Jadi ini hal yang penting,” ujar Adi, Kamis (19/11/2026).  

Menurut Adi, menjaga kualitas pembiayaan—termasuk Non-Performing Loan (NPL) pada piutang pembiayaan—sangat krusial agar masyarakat tetap memiliki akses pembiayaan lanjutan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia juga menjelaskan, perusahaan pembiayaan umumnya memperoleh pendanaan antara lain dari permodalan pemegang saham, pinjaman perbankan, penerbitan sukuk syariah, maupun penerbitan saham di Bursa Efek Indonesia, yang turut memengaruhi struktur biaya dan nilai jual pembiayaan di tengah dukungan sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Ika Fuji Rahayu
Reporter