Tandaseru — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat, Maluku Utara, mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi dengan menargetkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) paling lambat pada tahun 2027.

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Workshop dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Halmahera Barat di Aula Baekole, Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (19/11/2026). Acara yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Julius Marau ini turut melibatkan para pimpinan OPD, camat, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah.

Kepala Diskominfo Halmahera Barat, Ibrahim Fabanyo, menjelaskan kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait regulasi, manfaat, serta landasan hukum penggunaan TTE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang modern, cepat, dan efisien.

“Karena sekarang kita sudah berada di era digital, maka ke depan seluruh proses administrasi pemerintahan, khususnya penandatanganan dokumen, harus mulai menggunakan tanda tangan elektronik,” kata Ibrahim.

Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) tersebut memaparkan bahwa keunggulan utama TTE terletak pada efisiensi waktu dan pemangkasan rantai birokrasi, karena pengesahan dokumen tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik pejabat di kantor.

“Keuntungan tanda tangan elektronik ini sangat besar. Kita tidak perlu lagi menunggu kepala dinas atau pimpinan OPD datang ke kantor hanya untuk menandatangani dokumen. Prosesnya lebih mudah, cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Guna memastikan target implementasi penuh pada 2027 tercapai, Diskominfo Halmahera Barat akan menggencarkan sosialisasi dan pendampingan teknis secara bertahap. Tim operator Diskominfo dijadwalkan turun langsung ke lapangan dengan pola pendampingan dari kantor ke kantor (door to door), termasuk menjangkau wilayah Kecamatan Ibu.

Pendampingan teknis tersebut difokuskan mulai dari tahap pembuatan sertifikat elektronik hingga proses aktivasi TTE, agar setiap unit kerja mampu mengoperasikannya dalam pelayanan administrasi sehari-hari dan tidak berhenti pada tahap sosialisasi semata.

“Kita berharap ke depan seluruh OPD, kecamatan, puskesmas hingga sekolah dapat menggunakan tanda tangan elektronik,” tandas Ibrahim.

Ika Fuji Rahayu
Editor
Mardi Hamid
Reporter