Tandaseru — Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian sengketa lahan TNI AU di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Morotai (Kommara) sempat menurunkan bendera Merah Putih dari tiang utama serta merusak pintu pagar kantor akibat kecewa tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aksi penurunan bendera tersebut dipicu kekecewaan massa terhadap pihak BPN Morotai yang dinilai tidak transparan menunjukkan data klaim tanah seluas 1.125 hektare milik TNI AU. Dari total luasan tersebut, lahan yang telah bersertifikat mencapai 681,7 hektare, sementara sisanya seluas 433,3 hektare masih dalam proses penyusulan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, insiden terjadi sekitar pukul 13.08 WIT saat salah seorang peserta aksi melepas ikatan tali pada tiang dan mulai menurunkan bendera Merah Putih. Melihat hal tersebut, Kanit Patmor Polres Morotai, Brigpol Rasyid Bilo, langsung sigap mendekati tiang untuk mengambil alih tali dan mengibarkan kembali Sang Saka Merah Putih.

Tindakan penurunan bendera itu sempat diiringi sorakan “Referendum” dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Mereka menilai pemerintah pusat tidak mampu menyelesaikan konflik sengketa lahan antara TNI AU dan warga di delapan desa pusat kota Kabupaten Pulau Morotai yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Selain menurunkan bendera, kemarahan massa juga diluapkan dengan membakar ban bekas dan menerobos masuk halaman kantor hingga mengakibatkan pintu pagar Kantor BPN Morotai mengalami kerusakan.

Terkait insiden penurunan bendera ini, Kasat Binmas Polres Morotai, IPTU Tance Norman, yang memimpin pengamanan di lokasi belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Kommara, Machmud Kiat, menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh apabila terdapat kerusakan fasilitas negara selama jalannya aksi.

“Saya sebagai koordinator lapangan, segala bentuk apa pun termasuk perusakan fasilitas kantor, saya siap bertanggung jawab,” tegas Machmud.

Meski demikian, pria yang akrab disapa MK ini mengancam akan mengerahkan gelombang massa yang lebih besar apabila aspirasi mereka pada hari ini tidak segera diakomodasi oleh pihak BPN Morotai.

“Kedatangan besok akan menunjukkan cara yang lebih lain dari cara yang sebelumnya. Oleh sebab itu, aksi hari ini tetap aksi damai dan tetap kita patuh terhadap perundang-undangan ini,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi aparat kepolisian yang telah mengawal jalannya penyampaian aspirasi. Namun, ia memberi tenggat waktu satu hingga dua hari kepada lembaga negara di Pulau Morotai untuk merespons tuntutan warga, serta meminta penegakan hukum dilakukan secara adil.

Aksi unjuk rasa yang juga diikuti aktivis Samurai Distrik Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai ini akhirnya membubarkan diri secara tertib dan aman terkendali pada pukul 15.07 WIT. Usai massa membubarkan diri, aparat kepolisian tampak bergotong royong membersihkan sisa pembakaran ban bekas di sekitar lokasi aksi.

Sahril Abdullah
Editor
Irjan Rahaguna
Reporter