Tandaseru – Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Nasional (KNN) DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, M. Akbar Mangoda, mendesak Pemerintah Kabupaten Morotai di bawah kepemimpinan Bupati Rusli Sibua segera mengoperasikan Morotai Mall. Pasalnya, gedung yang dibangun menggunakan dana APBN dan APBD tersebut telah terbengkalai selama kurang lebih empat tahun.
Akbar menyoroti beban biaya listrik yang harus ditanggung Dinas Perindagkop-UKM Morotai mencapai Rp 500 juta per tahun, meskipun gedung tersebut tidak berfungsi secara komersial.
“Pembangunan Morotai Mall itu sudah 100 persen. Sudah saatnya ada solusi untuk mengaktifkan mall tersebut karena ini menyangkut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Akbar, Jumat (27/2/2026).
Solusi: Ritel Modern dan Pemberdayaan Lokal
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberikan beberapa poin solusi agar gedung tersebut tidak terus menjadi beban daerah:
• Libatkan Pengusaha Lokal: Jika merek-merek besar sulit masuk, pemerintah diminta merangkul pengusaha lokal yang saat ini berjualan di pinggir jalan untuk mengisi stan di dalam mall.
• Masuknya Ritel Modern: Jika pengusaha lokal enggan, DPRD mendukung penuh pemda untuk mengajak ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart masuk ke Morotai Mall.
• Penyerapan Tenaga Kerja: Kehadiran ritel modern dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah Morotai.
“Setiap tahun Pemda beban membayar listrik Rp 500 juta, padahal hanya lampu dan eskalator yang berfungsi. Sementara target pendapatan di Dinas Perindagkop hanya Rp 500 juta. Jadi solusinya mall harus diaktifkan,” pungkas Akbar.
Kondisi Morotai Mall saat ini dinilai sangat ironis karena biaya operasional listrik yang dikeluarkan setara dengan target pendapatan tahunan dinas terkait, namun tidak memberikan kontribusi ekonomi balik bagi daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.