Tandaseru – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menjalin kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendongkrak daya saing daerah. Langkah strategis ini diambil guna memastikan kebijakan pembangunan di Morotai ke depan berbasis data dan riset yang terukur.
Bupati Morotai, Rusli Sibua, menyampaikan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala BRIN, Prof. Dr. Laksamana Madya (Purn) Amarulla Octavian, dan Deputi Riset dan Inovasi Daerah, Dr. Yopi, di Gedung BJ. Habibie, Jakarta, Senin (26/1/2026).
“Pemda Morotai akan melakukan kerja sama dengan BRIN yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Sinergi (NKS). Tujuannya untuk memperkuat kolaborasi riset dan mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy),” ujar Rusli.
Fokus pada Kebijakan Strategis
Melalui Badan Perencanaan dan Riset Daerah (Baperida), Bupati mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melahirkan kebijakan kolaboratif. Kerja sama ini mencakup beberapa poin krusial, antara lain:
• Penguatan Kapasitas: Meliputi kelembagaan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
• Transformasi Digital: Adopsi teknologi dan peningkatan kapasitas inovasi.
• Produktivitas: Memastikan kinerja pemerintah daerah lebih strategis dan berdampak langsung pada masyarakat.
Bupati mengakui bahwa Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Morotai, dan Maluku Utara secara umum, masih memerlukan akselerasi.
“Berdasarkan data BRIN, daya saing kita masih rendah di tingkat nasional. Ini perlu perhatian serius dan langkah nyata agar ada peningkatan signifikan,” tambahnya.
Proyek Prioritas: Air Siap Minum dan Garam
Sebagai langkah awal yang konkret, BRIN menawarkan dua riset unggulan yang akan segera dieksekusi di Morotai, yaitu:
1. Teknologi Arsinum: Pengolahan air siap minum untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
2. Produksi Garam Rakyat: Riset untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal.
Rencana kolaborasi ini ditargetkan matang dalam waktu dekat. Penandatanganan NKS dijadwalkan paling lambat Februari mendatang agar program riset di lapangan dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Morotai.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati turut didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Tenaga Ahli Bupati, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Perbatasan, serta Kabag Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.