Tandaseru — Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah mengeluarkan maklumat keras, menyerukan kebangkitan Pemuda Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang dinilai telah dirampas oleh dominasi oligarki. Pernyataan sikap ini dirilis menjelang peringatan Sumpah Pemuda, menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai penjaga nurani bangsa.
Koordinator Umum BEM DIY, Faturahman A. Djaguna, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa semangat Sumpah Pemuda (1928) adalah api yang harus dijaga untuk melawan kepalsuan kekuasaan. Menurutnya, pemuda dan mahasiswa Jogja kini berdiri di garis depan menolak politik transaksional, kekuasaan yang merampas hak rakyat, serta kebijakan yang menindas.
Kritik Keras terhadap Pemerintahan
Maklumat tersebut mengkritik keras Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang dituduh telah mengkhianati idealisme bangsa dengan pragmatisme kekuasaan.
“Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah kini diganti dengan politik pencitraan dan kooptasi militer dalam ruang sipil,” bunyi maklumat tersebut.
BEM DIY menilai jeritan rakyat kian tenggelam oleh kebijakan yang berpihak pada elite semata, di mana pendidikan dijadikan barang dagangan dan hukum menjadi alat kekuasaan.
BEM DIY menegaskan posisi Yogyakarta bukan hanya sebagai kota pelajar, tetapi sebagai “rahim pergerakan intelektual” dan barometer Gerakan Nasional. Mereka menyerukan “gerakan intelektual jalanan” yang menyatukan nalar kampus dengan denyut nadi rakyat untuk membongkar kepalsuan demokrasi.
Sumpah dan Tuntutan Utama
Dalam maklumatnya, Forum BEM DIY menolak proyek-proyek oligarki yang merampas tanah rakyat, menolak militerisasi kebijakan sipil, dan menuntut reformasi Polri secara total.
Sebagai bentuk perlawanan, BEM DIY mengajukan 12 tuntutan utama yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah:
- Reorientasi Kebijakan: Reorientasikan kebijakan pendidikan dan kesehatan agar berpihak pada rakyat, bukan dijadikan komoditas Kapitalisme.
- Hentikan Politisasi TNI: Hentikan politisasi TNI dan kembalikan fungsi militer pada bidang pertahanan negara sesuai amanat reformasi.
- Reformasi Polri Total: Lakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri untuk memastikan independensi, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- Reformasi Parpol: Segera lakukan Reformasi Partai Politik dan kembalikan Daulat rakyat.
- Transparansi Legislasi: Buka kembali ruang partisipasi publik dan transparansi legislasi, serta hentikan praktik pembentukan undang-undang secara tertutup dan kilat.
- Evaluasi Program: Evaluasi total atau Hentikan program Makan Bergizi Gratis.
- Sahkan UU Prioritas: Sahkan Undang-undang Perampasan Aset dan Sahkan Undang-undang Hukum Adat.
- Hentikan Proyek Eksploitatif: Hentikan proyek-proyek eksploitatif seperti Food Estate, Danantara, dan PSN yang mengorbankan rakyat dan lingkungan hidup, ganti dengan kebijakan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.
- Bebaskan Tahanan Politik: Bebaskan aktivis Jogja yang ditahan dan seluruh Tahanan Politik di Indonesia.
- Tegakkan Prinsip Dasar: Tegakkan kembali prinsip supremasi sipil, negara hukum, dan keadilan sosial sesuai semangat reformasi 1998.
- PERDA Pendidikan Gratis DIY: Mendesak DPRD dan Pemerintah DIY untuk segera mengatur dan sahkan PERDA tentang Pendidikan Gratis.
- Tuntaskan Sampah DIY: Segera tuntaskan persoalan sampah di DIY dan bentuk TPS yang berkemanusiaan.
Forum BEM DIY mengakhiri maklumatnya dengan seruan kepada seluruh mahasiswa dan pemuda di Indonesia untuk menghidupkan nilai keberanian moral, menolak diam, dan kembali menjadi subjek sejarah, bukan penonton.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.