Menakar Makna Kunjungan Wapres di Morotai

Oleh: Fahmi Djaguna

Sekretaris ICMI Orda Pulau Morotai

_______

MOROTAI bukan halaman belakang Indonesia. Morotai adalah halaman depan Nusantara dan benteng di bibir Pasifik yang menyimpan jejak sejarah, strategi, serta harapan. Di atas tanahnya yang pernah menjadi pangkalan besar Sekutu pada Perang Dunia II, Morotai pernah berjaya sebagai titik penting dalam peta geopolitik dunia. Namun seiring berjalannya waktu, gemuruh sejarah itu seakan memudar. Pulau yang dahulu menjadi arena peradaban global kini sering kali tenggelam dalam sunyi kebijakan nasional. Hingga akhirnya, pada Rabu, 15 Oktober 2025, Morotai kembali mendapat sorotan yakni Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.

Kunjungan ini tentu bukan sekadar seremonial protokoler, tetapi menyimpan makna strategis yang perlu ditakar dengan cermat. Di tengah narasi besar pembangunan nasional, Morotai bukan lagi pinggiran, melainkan simpul masa depan Indonesia Timur. Apalagi, bersama Weda di Halmahera Tengah, Morotai kini resmi masuk dalam daftar 50 kota prioritas nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program 50 kota prioritas nasional merupakan bagian dari visi pembangunan Indonesia menuju 2029, sebuah langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah. Di bawah instruksi Presiden Prabowo Subianto, proyek ini mencakup pembangunan irigasi ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, peningkatan jalan daerah, penguatan energi, hingga pengembangan zona ekonomi berbasis pangan dan industri. Jika dirancang dengan bijak, setiap kota prioritas dapat menjadi simpul yang mengikat jaringan ekonomi nasional yang lebih adil dan berdaya saing.

Maka bagi Morotai, ini adalah momentum emas untuk kembali menjadi poros strategis. Pulau kecil yang dulunya menjadi landasan pesawat tempur kini diharapkan menjadi landasan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Dan kunjungan Wapres menjadi pengingat bahwa Morotai bukan pinggiran peta, melainkan halaman depan Nusantara tempat pertama cahaya pagi Indonesia menyalakan harapan.

Dan tentunya secara lokal, kepentingan daerah menjadi faktor penting dalam menyambut kunjungan ini. Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai kini tengah mengusung satu agenda besar yaitu mendorong Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai menjadi perguruan tinggi negeri. Ini bukan sekadar ambisi pendidikan, melainkan strategi pembangunan sumber daya manusia yang visioner. Sebab, dalam dunia yang terus bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan, Morotai tak hanya perlu pelabuhan dan jalan, tetapi juga otak-otak yang berpikir global tanpa meninggalkan akar lokal. Negeri kepulauan ini membutuhkan universitas negeri yang bisa menjadi mercusuar ilmu, menumbuhkan harapan bagi generasi muda, dan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.

Juga, tak bisa diabaikan juga bahwa di sisi lain, Morotai masih bergulat dengan sengketa tanah antara TNI-AU dan masyarakat lokal, sebuah luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Persoalan agraria ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyentuh aspek keadilan sosial dan sejarah penguasaan tanah. Warga Morotai yang merasa tergusur dari tanah warisan leluhurnya menanggung beban yang seharusnya diselesaikan melalui kebijakan yang berkeadilan. Karenanya, banyak mata publik berharap, kunjungan Wapres kali ini dapat membuka ruang dialog dan menjadi pintu penyelesaian yang bermartabat bagi rakyat kecil.

Dalam kacamata yang lebih luas, kunjungan ini bisa dibaca sebagai ujian empati dan arah kebijakan pembangunan nasional. Morotai tidak butuh janji, tetapi kehadiran nyata negara. Morotai memerlukan investasi yang manusiawi, infrastruktur yang berpihak pada rakyat, dan kebijakan yang lahir dari pemahaman atas karakter sosial-budaya setempat.

Bila Wapres datang dengan visi yang membumikan pembangunan, maka Morotai akan menjadi laboratorium Indonesia masa depan, tempat bertemunya sejarah, ekonomi, dan harapan. Namun jika kunjungan ini hanya berakhir pada tumpukan laporan dan plakat seremonial, maka Morotai akan kembali menjadi halaman depan yang terlupakan.

Kita ingin Wapres hadir bukan hanya sebagai pejabat negara, melainkan sebagai penyaksi kebangkitan pulau yang dulu jadi panggung dunia. Morotai harus dilihat bukan sebagai pulau kecil di pinggir peta, tetapi sebagai poros strategis Indonesia di Samudra Pasifik.

Maka dari itu, menakar makna kunjungan Wapres di Morotai sejatinya adalah menakar keberanian kita sebagai bangsa untuk menempatkan keadilan dan pemerataan sebagai inti pembangunan. Karena sejauh apa pun visi nasional dibentangkan, jika Morotai tetap tertinggal, maka pembangunan Indonesia belum sepenuhnya selesai.

Morotai menunggu bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan keyakinan. Bahwa suatu hari nanti, dari pulau inilah akan berkibar kembali semangat kemandirian, inovasi, dan martabat bangsa. Kunjungan Wapres hanyalah awal, karena sejarah yang sesungguhnya akan ditulis oleh rakyat Morotai sendiri dengan kerja, doa, dan cinta pada tanah yang mereka sebut rumah di ujung negeri. Semoga! (*)