Tandaseru – Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, memberikan klarifikasi terkait polemik pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) senilai Rp43 miliar dan program beasiswa kedokteran yang menuai sorotan publik. Penjelasan ini disampaikan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat dalam perkara bantuan sosial (bansos), Kamis (12/11/2026).
Terkait proyek RSP, James membantah kabar bahwa seluruh pagu anggaran sebesar Rp43 miliar telah dicairkan. Ia merinci, dana yang terealisasi baru sekitar Rp17 miliar, dan dari jumlah tersebut, sekitar Rp7 miliar telah dikembalikan.
“Dari Rp43 miliar yang cair kurang lebih Rp17 miliar. Itu pun dikembalikan ada Rp7 miliar,” ujar James kepada awak media.
Ia menegaskan, fisik pekerjaan di lapangan disesuaikan dengan besaran dana yang terealisasi, sementara kelebihan pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.
Mengenai pemindahan lokasi pembangunan dari Desa Jano, Kecamatan Loloda Tengah, ke Kecamatan Ibu, James beralasan keputusan itu diambil karena kendala geografis dan minimnya akses transportasi darat maupun laut. Kondisi ini sempat membuat penyedia jasa pemenang tender menyatakan keberatan untuk bekerja.
Pemda Halbar bersama DPRD kemudian menyurati Kementerian Kesehatan untuk memindahkan lokasi agar RSP yang diproyeksikan melayani 52.000 warga tersebut tetap terbangun.
Untuk melanjutkan proyek yang mangkrak, Pemda Halbar telah menyurati Kantor Staf Presiden (KSP) pada 2025 dan menindaklanjuti tiga rekomendasi utama, yakni:
- Audit BPKP: Menghasilkan 21 poin rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Dinas Kesehatan dan kini menunggu penilaian.
- Pendapat Hukum (Legal Opinion): Diajukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun).
- Uji Kelayakan Bangunan: Dilakukan oleh konsultan independen dengan hasil bangunan dinyatakan layak untuk dilanjutkan.
Rapat tindak lanjut terkait hal ini juga telah digelar di Ternate bersama Gubernur Maluku Utara, Kejati, Kejari Halbar, BPKP, Inspektorat Provinsi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta DPRD Halbar.
Selain RSP, James turut meluruskan polemik program beasiswa kedokteran—hasil MoU Pemkab Halbar dengan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun Ternate—yang dilaporkan ke Kejati Maluku Utara. Program ini bertujuan mencetak dokter putra daerah agar Halbar tidak lagi bergantung pada tenaga medis dari luar.
James mengakui, penerima beasiswa tidak dibatasi latar belakang ekonomi sehingga mencakup anak pejabat dan mantan pejabat. Menurutnya, kekeliruan terletak pada penggunaan nomenklatur anggaran bantuan sosial yang seharusnya ditempatkan sebagai dukungan pendidikan di Dinas Pendidikan.
Ia juga mengungkapkan, anggaran beasiswa tersebut bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) saat dirinya menjabat anggota DPRD, yang baru dicairkan sekitar dua bulan setelah ia dilantik menjadi bupati.
“Tidak ada yang fiktif, semua tersalurkan dan masuk ke rekening penerima mahasiswa dan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan,” tegas James.
Menutup keterangannya, James meminta masyarakat melihat kedua program tersebut secara objektif sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan dan penguatan sumber daya manusia di Halmahera Barat.
“Saya berharap masyarakat dapat memahami proses, kendala, serta tujuan kedua program tersebut berdasarkan informasi yang utuh,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.