Tandaseru — Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Maluku Utara, bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate menggelar rapat diskusi terkait kerja sama pengelolaan tiket daring (online) di Pelabuhan Sofifi. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perhubungan (Dishub) Tidore Kepulauan, Kamis (12/11/2026) pagi.
Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dishub serta pihak ASDP Ternate atas penyelenggaraan diskusi tersebut.
“Ini merupakan langkah strategis awal untuk kita bahas terkait kerja sama pengelolaan tiket daring di Pelabuhan Sofifi. Semoga apa yang dibahas nanti bisa memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan ASDP Ternate, serta khususnya dapat mempermudah masyarakat dalam hal pembelian tiket,” ujar Abdul Hakim.
Ia menambahkan, kerja sama antara Pemkot Tidore Kepulauan melalui Dishub dengan ASDP Ternate ini sejalan dengan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi layanan. Langkah ini juga diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Kepala ASDP Ternate, Erlisetya Wahyudi, menjelaskan penerapan tiket elektronik merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik. Sejak tahun 2020, ASDP telah meluncurkan layanan tiket daring yang dapat diakses melalui situs web, aplikasi Ferizy, maupun saluran penjualan (sales channel) Ferizy.
“Manfaat dari penerapan tiket daring ini yaitu lebih mudah dan aman dalam mendapatkan tiket. Pembelian dan pembayaran dapat dilakukan kapan pun oleh pelanggan secara mandiri sehingga tidak perlu lagi mengantre di pelabuhan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan yang mempermudah masyarakat sesuai kondisi di lapangan, memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah dan ASDP Ternate, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Hasil dari diskusi ini juga akan dibahas lebih lanjut secara teknis dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan,” tutur Marsaid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.