Tandaseru — Sejarah Tidore, bahkan sejarah Indonesia, membuktikan bahwa tanpa Tidore, Indonesia tidak akan lengkap dari sabang sampai merauke, dan ibu kota pertama Irian Barat berkedudukan di Tidore ini bukan atas kemauan orang Tidore, akan tetapi ditunjuk langsung oleh seorang pendiri bangsa ini yakni Bung Karno.
Hal tersebut disampaikan dengan lantang oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen saat menyampaikan orasi pada seluruh massa aksi menolak Daerah Otonom Baru (DOB) Sofifi. Aksi tersebut dipusatkan di kalaman Kedaton kesultanan Tidore, Kamis (17/7/2025).
Muhammad Sinen juga dengan lantang mengatakan bahwa pada Konferensi Malino di Makassar zaman itu terdapat tiga opsi penting yang ditawarkan kepada Sultan Tidore Zainal Abidin Syah. Opsi pertama, Tidore dan Papua akan berdiri sendiri. Opsi kedua, Tidore dan Papua akan bergabung dengan Belanda, dan opsi ketiga Tidore dan Papua akan bergabung dengan NKRI. Tanpa pikir panjang, Sultan Tidore menyatakan Tidore dan Papua adalah bagian dari NKRI.
“Tidore sudah memberikan banyak kontribusi untuk NKRI dengan memberikan sebagian wilayahnya masuk ke NKRI, Tidore melepas Irian Barat yang saat ini menjadi Papua, Tidore telah melepas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk menjadi kabupaten dan sekarang haruskah Tidore juga melepas sebagian wilayahnya untuk Daerah Otonom Baru lagi? Bukan tidak rela melepaskan Sofifi dari Tidore, namun ini hanya sebuah pengalihan Isu yang tidak sesuai dengan prosedur,” tegas Muhammad Sinen
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara yang bukan ber-KTP Tidore, jangan pernah mencampuri urusan DOB Sofifi. Jika menginginkan DOB Sofifi maka Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi harus melakukan sharing dengan Pemda Kota Tidore dan DPRD Kota Tidore untuk dibahas bersama.
“Kalau mau mekarnya suatu daerah, harus dilakukan oleh daerah induknya karena Sofifi adalah bagian dari Tidore. Dan ini bukan haknya Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau DPRD Provinsi Maluku Utara, karena Tidore memiliki hak penuh terkait isu yang saat ini berkembang yakni DOB Sofifi. Selesaikan saja tugas pemerintahan yang ada di Pemerintah Provinsi, karena masih banyak hal yang harus diurus oleh Pemerintah Provinsi, bukan hanya soal DOB tersebut,” ujarnya.
“Jika Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara menginginkan Sofifi dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB) maka lakukanlah sesuai jalur yang sebenarnya. Kami siap menerima kedatangan kalian di Tidore untuk sama-sama dengan DPRD Kota Tidore untuk dibahas. Namun saya Wali Kota Tidore Kepulauan aktif menyatakan sikap bahwa jika tidak dengan prosedur yang jelas, Sofifi tetap menjadi bagian dari Tidore, dan tidak ada DOB di Sofifi,” tandas Muhammad Sinen.
Tinggalkan Balasan