Tandaseru — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate, Maluku Utara, melaksanakan high level meeting yang membahas stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan menjelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Selasa (18/3).
Rapat yang dibuka Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman ini dipimpin Ketua TPID Kota Ternate Rizal Marsaoly serta dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan, Kapolres, Dandim, KSOP, Pelindo, Bulog, BMKG maupun stakeholder terkait.
Dalam sambutannya wali kota menyampaikan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo bahwa setiap daerah dituntut untuk memperhatikan perkembangan inflasi.
“Itu menjadi pekerjaan rumah penting bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Setiap saat Mendagri melaksanakan rapat TPID atau rapat inflasi untuk mengikuti perkembangan inflasi secara keseluruhan,” kata Tauhid.
Ia menjelaskan, rutinitas pemerintah daerah salah satunya yakni mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, mengenai ketersediaan barang dan keterjangkauan harga.
“Saya pikir meskipun saat ini, di Malut menjadi ukuran inflasi tidak termasuk Halteng. Kota Ternate menjadi acuan inflasi secara nasional, sehingga itu menjadi perhatian kita semua,” ucapnya.
Orang nomor satu di Kota Ternate ini pun meminta agar Bagian Ekonomi dapat secara rutin mengikuti perkembangan inflasi daerah, tanpa perlu lagi menunggu arahannya sebagai kepala daerah.
“Karena kita diperintahkan secara langsung oleh Presiden dan Mendagri untuk pantau inflasi setiap waktu dan itu bagian bagian kinerja Pemda,” pintanya.
Ia pun mengajak semua stakeholder terkait untuk berkaca pada capaian tahun 2018. Dimana TPID Kota Ternate sebagai salah satu dari yang berkinerja baik.
Sebab itu, jika inflasi terus diperhatikan perkembangannya dengan rutin turun ke lapangan, maka prestasi tersebut bisa kembali ditorehkan.
Dalam kesempatan itu Rizal Marsaoly yang juga Sekda Kota Ternate menambahkan bahwa TPID memiliki tanggung jawab penuh untuk dapat mengkoordinasikan semua pihak terkait guna menjaga stabilitas ekonomi khususnya pengendalian inflasi agar tetap terjaga.
“Butuh strategi konkrit untuk diimplementasi terkait dengan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga,” ucapnya.
Pada 20 Maret 2025 nanti, kata dia, ada high level meeting dengan Gubernur Maluku Utara. Untuk itu, diminta juga kepada kepala daerah agar dapat memberikan gambaran dan permasalahan yang dihadapi di kabupaten kota.
Tinggalkan Balasan