Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melalui Dinas Pendidikan menggelar workshop sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
Kegiatan yang berlangsung di aula SD 1 Weda, Kamis (5/12/2024), itu dalam rangka menindaklanjuti peluncuran kebijakan Kurikulum Merdeka yang telah diumumkan Menteri Pendididkan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Workshop yang menghadirkan pemateri dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku Utara dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halteng tersebut diikuti dengan 66 guru SD dan 30 guru SMP selama 2 hari.
Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Halmahera Tengah Junaidi Gailea dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menyampaikan kebijakan kurikulum kepada seluruh ekosistem pendidikan dan satuan pendidikan agar dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang pendidikan Menengah, maka di Indonesia sudah terjadi pergantian kurikulum nasional, yang sebelumnya adalah Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka.
“Satuan pendidikan yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025/2026 dan wajib menerapkan Kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026/2027 serta untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar paling lambat tahun ajaran 2027/2028. Jadi waktu 3 tahun inilah yang perlu dioptimalkan untuk proses sosialisasi,” ungkapnya.
Ia menyampaikan, pembaharuan kurikulum terus dilakukan lantaran Kemendikbudristek ingin menyiapkan para peserta didik sesuai zamannya.
“Oleh karena itu, kita diminta untuk bisa menghadirkan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan. Pada saat itu, peserta didik kita itu akan hadirnya pada masa depan, bukan pada masa lalu. Maka kemampuan yang kita berikan tentunya adalah kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya,” akunya.
“Membutuhkan anak-anak yang lebih banyak untuk menjadi spesialis, bukan hanya sekadar generalis,” sambung Junaidi.
Ia berharap, sosialisasi IKM ini menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan.
“Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan