Babi dan Kekuasaan

Oleh: Syamsul Bahri Abd. Rasyid

Dosen Ilmu Pemerintahan UNA’IM Yapis Wamena

_______

“Orang yang mendapatkan gaji dari rakyat, seharusnya boleh dimaki, bukan hanya dikritik.”

[Fahri Hamzah dalam peluncuran buku “Tak Perlu Ratu Adil” di channel YouTube Total Politik, pada 12 September 2022]

TAK dapat dipungkiri bahwa seni dan sastra memang telah berkawin dengan ilmu politik. Telaah politik menggunakan kacamatan seni dan sastra, telah lama dilakukan. Misal, kekesalan yang ditumpahkan menjadi lukisan, dengan kertas hingga tembok yang menjelma sebagai medium ekspresi. Tesis Seftian Hidayat (2021) di Institut Seni Indonesia, merupakan salah satu contoh karya akademis, bagaimana babi digunakan sebagai metafor sifat kebinatangan manusia dalam seni lukis. Tidak luput dari seni, dalam sastra babi pun menjadi salah satu term yang sering digunakan sebagai metafora untuk mengkritisi penguasa. Dalam alam pemikiran kiri, babi merupakan binatang yang sering diidentikkan kepada penguasa yang rakus.

Di samping itu, pemilihan kata pada judul tulisan ini, barangkali dianggap amoral. Tapi, term ini dipilih bukan tanpa dalih dan dalil. Gerombolan yang berada dalam naungan penguasa, kemungkinan akan mempermasalahkan term babi, dengan alasan hinaan serta tidak pantas dipakai karena alasan kebudayaan timur, alih-alih ini sebenarnya kritik. Penggunaan nama binatang saat mengumpat, pun barangkali dianggap tidak etis secara ekologis. Namun, karena penggunaan term babi pada judul ini bukan bermaksud menghina, maka tulisan ini memenuhi standar moral dalam ekologi.

Binatangisme: Otoritarianisme Babi Napoleon

Pada tahun 1983, Mahbub Djunaidi menerjemahkan novel “Animal Farm” karangan George Orwell, yang oleh Mahbub diterjemahkan menjadi “binatangisme” dan diterbitkan oleh Penerbit Iqra di Bandung. Sebenarnya, terjemahan Animal Farm telah dilakukan oleh beberapa penerbit lain dengan judul serupa, namun dengan alasan lebih cerdas dan mengena, judul terjemahan “binatangisme” kemudian diterbitkan ulang oleh Gading Publishing. Novel Orwell yang pertama kali terbit pada 1945 ini, mulanya tidak diminati dan dianggap cerita dongeng saja. Belakangan, barulah disadari bahwa karya ini adalah sebuah kritik alegoris yang tajam terhadap kekuasaan otoriter, dimana sang penguasa yang menjalankan kekuasaan otoriter yang dimaksud adalah Babi Napoleon.

Secara ringkas, buku ini bercerita tentang bagaimana intrik, siasat, hingga kerakusan dalam “Republik Binatang” dijalankan oleh Babi Napoleon, sembari dibantu oleh kelicikan berbalut kecerdasan Babi Squealer. Republik Binatang yang sedari awal diproklamirkan oleh Babi Major agar kaum binatang dapat berdikari dari manusia, kemudian diniatkan oleh Babi Snowball agar terciptanya kesejahteraan kaum binatang, justru dihalangi oleh Babi Napoleon dengan memanfaatkan anjing-anjing peliharaannya untuk menakut-nakuti binatang-binatang yang lain. Tujuh pedoman utama yang awalnya dijadikan sebagai aturan dan pedoman bernegara, pelan-pelan direvisi oleh Babi Squealer menggunakan kelihaiannya, demi kepentingan Babi Napoleon beserta kolega. Sambil meratapi nasib, impian kesejahteraan bagi Republik Binatang, pun hanya jadi impian bagi binatang-binatang lain (baca: Mahbub Djunaidi).

Serba-serbi Babi dalam Politik

Di era Soeharto, Mahbub Djunaidi pernah dipenjarakan, gegara tulisannya yang berjudul “Demokrasi Babi” (Nugraha. dkk, 2021). Situasi pengap Orde Baru saat itu, menjadi dugaan paling kuat yang melecut Mahbub menghadirkan tulisannya itu.

Lebih lanjut, pada 28 Februari 2005, Monang Johannes Tambunan, presidium GMNI yang berperan sebagai orator, merincikan dosa-dosa SBY saat melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara. Monang meneriakkan “SBY Anjing, SBY Babi”, yang kemudian berbunut di bui selama 6 bulan kurungan. Saat ditanyai tentang kritik-kritik yang mengarah kepadanya oleh blogger Enda Nasution di Thailand pada 17 Desember 2005, SBY sendiri mengutarakan bahwa hal-hal itu hanya lelucon dan tidak perlu ditanggapi apalagi sampai harus dipenjarakan (Ardanareswari, 2019).